Kecewa Dengan UE, Kosovo Putuskan Untuk Ambil Sikap Dalam Waktu Dekat

Ketua Aliansi untuk Kosovo (ABK) yang juga adalah calon presiden Kosovo, Ramush Haradinaj, mengatakan bahwa Uni Eropa (UE) telah mengabaikan negara itu. Ia bahkan menuduh UE mendorong Kosovo untuk bersatu dengan tetangganya, Albania.

Selama presentasi program partainya menjelang pemilihan parlemen awal yang akan berlangsung pada 14 Februari, Haradinaj mengkritik serius UE.

Jika sikap UE terus menerus mengabaikan Kosovo dan lebih senang melihat masalah Kosovo dan Serbia membeku, dan jika Kosovo tidak melihat kemajuan apa pun, Haradinaj mengungkapkan ia sudah tidak tahu lagi apa yang akan terjadi.

"Jika Kosovo tidak dekat dengan NATO, jika tidak ada pembebasan rezim visa dengan UE, jika tidak ada pengakuan (kemerdekaan Kosovo) oleh lima negara anggota UE, jika kita tidak mengetuk pintu PBB, apa selanjutnya?" kecam Haradinaj, seperti dikutip dari N1.

"Haruskah kita menerima apa yang mereka coba katakan kepada kita bahwa Kosovo lelah, lemah?”

Ia menekankan bahwa Pristina tidak bisa menunggu sampai yang lain siap. Menurutnya, Kosovo harus memutuskan apa yang akan terjadi selanjutnya, bukan hanya diam menunggu atau mendengarkan saja.

Selama lebih dari 20 tahun Kosovo telah mendukung pembentukan Euro-Atlantik, setta menjadi bagian dari Uni Eropa dan NATo juga PBB. Untuk itu, Kosovo merasa perlu untuk mendapatkan perhatian dari mereka mengenai pengakuan kemerdekaan Kosovo dari Serbia. Bukan malah mendesak untuk bersatu dengan Albania.

Namun begitu Haradinaj mengatakan ia akan berupaya mengadakan referendum tentang penyatuan dengan Albania.

"Jika UE menginginkan, Uni Eropa dapat membujuk lima negara anggota blok tersebut untuk mengakui Kosovo sebagai negara merdeka, alih-alih membiarkan rakyat Kosovo terisolasi. Sesekali memberi tahu mereka, bahwa Anda yang harus disalahkan untuk ini," ujar Haradinaj.

Albania adalah satu-satunya negara yang mengakui kemerdekaan Republik Kosovo, yang telah diproklamasikan merdeka pada tahun 1991. 

Status Kosovo sebagai bangsa tetap menjadi masalah perselisihan internasional yang membuatnya sulit untuk bisa bergabung dengan PBB.