Presiden Prancis Emmanuel Macron/Net
Para pemimpin Islam yang tergabung dalam Dewan Muslim Prancis telah mencapai kesepakatan landasan perjanjian baru 'charter of principles' yang disusun sesuai permintaan Presiden Emmanuel Macron untuk memberantas sektarianisme dan ekstremisme pada Minggu (17/1) waktu setempat.
Desakan Macron kepada Dewan Kepercayaan Muslim Perancis (CFCM) agar menyusun piagam perjanjian tersebut datang pada November lalu, pasca terbunuhnya Samuel Paty, seorang guru yang memperlihatkan kartun Nabi Muhammad kepada siswa-siswanya oleh seorang ekstremis.
Piagam itu menjadi harapan Macron untuk membebaskan Islam dari pengaruh radikal.
Macron pernah menghadapi kecaman keras atas tindakannya memberantas Islam radikal termasuk sikapnya yang tidak ingin masjid menjadi tempat ceramah kekerasan serta memecat sekitar 300 imam di Prancis.
Dilaporkan
AFP, Senin (18/1), perjanjian tersebut berisi penolakan terhadap ‘instrumentalisasi’ Islam untuk tujuan politik, menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, serta mengecam praktik-praktik seperti sunat perempuan, kawin paksa, atau ‘sertifikat keperawanan’ bagi pengantin perempuan.
Piagam tersebut secara eksplisit menolak rasisme dan anti-Semitisme dan memperingatkan bahwa masjid-masjid tidak dimaksudkan untuk menyebarkan pidato nasionalis yang membela rezim-rezim asing.
Selama pertemuan dengan pimpinan CFCM di Istana Elysee, Macron mengatakan dokumen itu menandai langkah yang sangat penting dalam mengizinkan 'klarifikasi dalam organisasi' terkait masalah agama Muslim, kata kantor Macron.
"Piagam itu menegaskan kompatibilitas keyakinan Muslim dengan prinsip-prinsip Republik, termasuk sekularisme, dan komitmen warga Muslim Perancis sebagai warga negara," kata presiden CFCM Mohammed Moussaoui.
Dalam pernyataan yang dimuat di Twitter, dia menambahkan piagam itu akan dibagikan kepada para imam dan pemimpin lokal.
Dengan diadopsinya piagam itu secara resmi oleh federasi CFCM, membuka jalan bagi restrukturisasi Islam secara besar-besaran di Prancis, terutama dengan didirikannya Dewan Imam Nasional (CNI) yang bertanggung jawab untuk ‘melabeli’ imam-imam yang melakukan praktik keagamaan di negara itu.
Pemerintah Macron juga mendorong hal tersebut melalui undang-undang untuk memerangi radikalisme Islam yang akan memperketat aturan tentang berbagai masalah mulai dari pendidikan berbasis agama hingga poligami.
