Berita

Mantan Presiden Mesir Mohamed Morsi di balik jeruji besi/Net

Dunia

Pengadilan Mesir Perintahkan Penyitaan Aset Mendiang Mohamed Morsi

SENIN, 18 JANUARI 2021 | 22:20 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pengadilan Mesir pada awal pekan ini memerintahkan penyitaan aset milik 89 pemimpin dan anggota Ikhwanul Muslimin, termasuk mantan presiden Mesir Mohamed Morsi.

"Pengadilan untuk Masalah Mendesak memerintahkan penyitaan aset 89 pemimpin dan anggota Ikhwanul Muslimin, dan transfer mereka ke bendahara," begitu kata seorang sumber anonim yang dekat dengan informasi tersebut kepada AFP.

Selain Morsi, perintah tersebut, juga menargetkan pemandu tertinggi Ikhwanul Muslimin seperti Mohamed Badie, wakilnya Khairat al-Shater, dan mantan legislator Mohamed Beltagy, yang semuanya saat ini mendekam di balik jeruji besi di Mesir.

Sumber yang sama menyebut, penyitaan iitu berlaku untuk aset yang diwarisi oleh keluarga Morsi. Namun dia tidak merinci nilai aset atau aset apa saja yang dimaksud.

Untuk menyegarkan kembali ingatan, kembali pada tahun 2012 lalu, Morsi merupakan presiden Mesir pertama yang terpilih secara demokratis. Dia mengambil alih jabatan setahun setelah presiden sebelumnya, Hosni Mubarak digulingkan dalam pemberontakan populer.

Namun, kudeta militer yang dipimpin oleh mantan menteri pertahanan Mesir dan Presiden saat ini Abdel Fattah el-Sisi mengakhiri kepresidenan Morsi pada Juli 2013 dan menyebabkan dia dipenjara.

Sejak tahun 2013 itu pula lah, Ikhwanul Muslim masuk ke dalam daftar hitam sebagai "organisasi teroris".

Hal itu menjadi semacam lampu hijau bagi pemerintah Mesi untuk melancarkan tindakan keras terhadap ribuan anggota dan pendukung Ikhwanul Muslimin dan mengeksekusi puluhan anggotanya.

Kemudian pada Juni 2019, Morsi meninggal dunia setelah muncul di pengadilan di ibu kota, Kairo.

Selain Morsi, pemimpin senior Ikhwanul Muslim lainnya yakni Essam el-Erian juga meninggal dunia saat di penjara. Erian dikabarkan meninggal karena serangan jantung.

Populer

Aktivis Myanmar: Kami Menentang Dan Mengutuk Indonesia Atas Rencana Mengirimkan Utusan Ke Burma

Rabu, 24 Februari 2021 | 08:14

Guru Besar Atomi University Jepang: Indonesia Salah Satu Benteng Demokrasi Di Asia Tenggara, Sayangnya Mundur

Senin, 22 Februari 2021 | 20:17

Sudah Di Meja Jokowi, Jaksa Agung ST Burhanuddin Dikabarkan Salah Satu Yang Bakal Dicopot

Sabtu, 20 Februari 2021 | 09:42

Jokowi Tidak Perlu Dihukum Dan Habib Rizieq Bisa Diangkat Jadi Duta Prokes

Jumat, 26 Februari 2021 | 10:38

Kemang Banjir, JK: Gubernur Yang Kasih Izin Mall Harus Tanggung Jawab

Jumat, 26 Februari 2021 | 15:39

Pindah Ibu Kota Tidak Sesuai Dengan Omongan Jokowi ‘Atasi Banjir Lebih Mudah Jika Jadi Presiden’

Senin, 22 Februari 2021 | 08:54

Jokowi Dikerubung Warga, Iwan Sumule: Rakyat Dihukum, Rakyat Diminta Maklum

Selasa, 23 Februari 2021 | 22:53

UPDATE

Ingatkan Jokowi, Said Aqil: Kebijakan Investasi Harus Berlandas Kemaslahatan Bersama

Selasa, 02 Maret 2021 | 23:52

Singgung Cukong Akibatkan Kepala Daerah Korupsi, Jubir KPK: Sistemnya Harus Diperbaiki

Selasa, 02 Maret 2021 | 23:35

Jokowi Cabut Perpres Investasi Miras, Prof Abdul Mu'ti: Pemerintah Harus Lebih Sensitif Masalah Akhlak

Selasa, 02 Maret 2021 | 22:57

Rembuk Nasional Perunggasan Nasional VIII Canangkan Gerakan Makan Ayam Dan Telur

Selasa, 02 Maret 2021 | 22:39

Tidak Ada Studi Menyatakan Investasi Miras Sejahterakan Rakyat, Justru Bebani Ekonomi Hingga 5,44 Persen PDB

Selasa, 02 Maret 2021 | 22:38

Wagub Jakarta Minta Masyarakat Tenang Tanggapi Kabar Varian Baru Covid-19

Selasa, 02 Maret 2021 | 22:32

Pandemi Belum Berakhir, Tokoh Papua Ingatkan Pentingnya Menjaga Keutuhan NKRI

Selasa, 02 Maret 2021 | 22:27

Pakar Hukum: Kerumunan Di Maumere Spontan, Tak Ada Unsur Pidana

Selasa, 02 Maret 2021 | 22:27

Mahasiswa Untirta Meninggal Usai Diklat Mapala, Begini Penjelasan Kampus

Selasa, 02 Maret 2021 | 22:11

Yusril Ihza Mahendra: Jokowi Harus Terbitkan Perpres Baru Pengganti 10/2021

Selasa, 02 Maret 2021 | 21:48

Selengkapnya