Berita

Cover Koran Tempo berjudul "Tiga Penguasa Bansos"/Net

Hukum

Korupsi Bansos, Pakar Pidana: Partai Politik Bisa Dibubarkan Jika Terbukti Terlibat

SENIN, 18 JANUARI 2021 | 15:42 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedianya memproses pihak-pihak yang diduga terlibat bersama eks Menteri Sosial Juliari P. Batubara terkait kasus dugaan korupsi dana bansos Covid-19, sepanjang lembaga antirasuah mengantongi bukti korupsinya.

Demikian disampaikan pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hajar kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Senin (18/1).

"Siapapun yang terkait korupsi bansos harus diproses hukum, termasuk perusahaan-perusahaan yang melibatkan anggota DPR. Sepanjang ada bukti korupsinya KPK tidak usah ragu memproses semuanya sekalipun harus memeriksa dan menangkap anggota DPR," ujar Fickar.

"Orang-orang ini harus disadarkan di tengah pandemi dan penderitaan rakyat secara keji telah memotong dan mempermainkan jatah milik rakyat. Ini bagai penghisap darah rakyat melebihi lintah darat," imbuhnya menegaskan.

Fickar bahkan menyebut, apabila kasus dugaan korupsi bansos Covid-19 itu nantinya terbukti merupakan kebijakan partai, hingga sejumlah politisi dari partai tertentu terlibat, maka partai tersebut bisa dibubarkan.

"Kalau terbukti juga ini merupakan kebijakan partai, tidak mustahil partainya juga bisa dibubarkan," demikian Fickar.

Menteri asal PDI Perjuangan Juliari P. Barubara ditetapkan tersangka bersama empat tersangka lainnya. Pejabat pembuat komitmen di Kemensos Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta Ardian IM dan Harry Sidabuke selaku pihak swasta.

KPK menduga Juliari menerima fee sebesar Rp 17 miliar dari dua periode paket sembako program bansos penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Dalam perkembangannya, Majalah Tempo pernah memberitakan nama putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka yang disebut sebagai 'anak Pak Lurah'. Nama Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani juga pernah muncul dalam kasus ini.

Juliari dan tim khususnya juga diduga menunjuk rekanan untuk memproduksi goodie bag yang akan diproduksi oleh PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Masuknya nama Sritex merupakan rekomendasi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka.

Belakangan, Gibran maupun pihak Sritex telah membantah tudingan tersebut.

Masih dilaporkan Majalah Tempo, Juliari saat bertandang ke luar kota juga menggunakan sewa jet pribadi berkisar Rp 40 juta per jam. Dia menggunakan pesawat carteran itu saat berkunjung antara lain ke Kendal, Jawa Tengah; Medan, Sumatera Utara; Bali; dan Malang, Jawa Timur.

Tidak hanya untuk membayar jet pribadi, duit suap diduga juga mengalir buat memenangkan calon kepala daerah dari PDIP dalam pilkada yang digelar 9 Desember lalu.

Juliari yang juga Wakil Bendara Umum PDIP, diduga bertemu dengan salah satu anggota staf Puan Maharani berinisial L. Dalam pertemuan itulah duit miliaran rupiah diserahkan kepada perempuan tersebut.

Teranyar, cover Koran Tempo berjudul 'Tiga Penguasa Bansos' juga menjadi perbincangan publik. Dalam edisi itu disebutkan dua politikus PDIP Herman Hery dan Ihsan Yunus, diduga menguasai proyek pengadaan bansos 2020 di Kemensos.

Perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan keduanya diduga mendapat jatah hingga Rp 3,4 triliun, separuh dari anggaran bantuan untuk wilayah Jabodetabek. Tim KPK pun diduga menggeledah kantor sejumlah perusahaan itu sepanjang pekan lalu.

Populer

Semprot Ferdinand, Andi Sinulingga: Sungguh Biadab Umpamakan Anies-RK Seperti PSK, Kenapa Polisi Diam?

Jumat, 11 Juni 2021 | 22:38

Rakyat Miskin Apes Kena PPN Sembako 12 Persen, Giliran Orang Kaya Malah Dapat PPnBM Mobil 0 Persen

Rabu, 09 Juni 2021 | 18:32

Profesor Rochmat Wahab: Kalau Megawati Dianggap Berhasil, Seharusnya Dulu Dia Menang Pilpres

Jumat, 11 Juni 2021 | 07:59

Rizal Ramli: Mas Yasonna Yang Bener Lah, Masak Pasal Penghinaan Presiden Untuk Jaga Peradaban?

Kamis, 10 Juni 2021 | 09:44

Rocky Gerung: Lawan Debat Saya Dasco, Kalau Yandri Enggak Ngerti

Rabu, 09 Juni 2021 | 21:11

Akademisi Berdarah-darah Raih Gelar Profesor, Prof Musni Umar: Kalau Mega Karena Politik

Kamis, 10 Juni 2021 | 22:15

Presiden Jokowi Sudah Tiba Di RSPAD Gatot Subroto Melayat Istri Yasonna

Kamis, 10 Juni 2021 | 20:01

UPDATE

Penangkalan Hoax Akan Efektif Saat Pengetahuan Literasi Digital Sudah Kuat

Sabtu, 19 Juni 2021 | 09:52

Megawati Akan Nyapres Jika Kisruh Internal Tidak Selesai, Dan Dapat Sokongan Dari Jokowi

Sabtu, 19 Juni 2021 | 09:37

Pemungutan Suara Pilpres Iran Sempat Diperpanjang Dua Jam, Capres Ebrahim Raeisi Diperkirakan Dapat 50 Persen Dukungan

Sabtu, 19 Juni 2021 | 09:30

Pakar: Peresmian Seknas Jokowi-Prabowo Hak Berekspresi, Tapi Ironi Karena Masih Pandemi

Sabtu, 19 Juni 2021 | 09:18

Netizen Ke Prof. Zubairi: Lockdown Tidak Akan Ada Karena Presiden Alergi Istilah Itu

Sabtu, 19 Juni 2021 | 08:58

Dekat Dengan Tanggal Kadaluarsa, Vaksin Pemberian Israel Ditolak Palestina

Sabtu, 19 Juni 2021 | 08:35

Bukan Cuma Penentu, Megawati, Prabowo, Dan Airlangga Berpeluang Jadi Calon Presiden

Sabtu, 19 Juni 2021 | 08:18

Kemenlu China Sambut Baik Pernyataan Senator Italia Yang Tidak Percaya Adanya Penindasan Etnis Uighur

Sabtu, 19 Juni 2021 | 08:02

Rachland Nashidik: Peresmian Seknas Jokowi-Prabowo Melawan Konstitusi

Sabtu, 19 Juni 2021 | 07:56

Empat Provinsi Termasuk Bangkok Masuk Kategori Zona Merah Tua Covid-19 Thailand, Sekolah Tetap Ditutup

Sabtu, 19 Juni 2021 | 07:43

Selengkapnya