Berita

Cover Koran Tempo berjudul "Tiga Penguasa Bansos"/Net

Hukum

Korupsi Bansos, Pakar Pidana: Partai Politik Bisa Dibubarkan Jika Terbukti Terlibat

SENIN, 18 JANUARI 2021 | 15:42 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedianya memproses pihak-pihak yang diduga terlibat bersama eks Menteri Sosial Juliari P. Batubara terkait kasus dugaan korupsi dana bansos Covid-19, sepanjang lembaga antirasuah mengantongi bukti korupsinya.

Demikian disampaikan pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hajar kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Senin (18/1).

"Siapapun yang terkait korupsi bansos harus diproses hukum, termasuk perusahaan-perusahaan yang melibatkan anggota DPR. Sepanjang ada bukti korupsinya KPK tidak usah ragu memproses semuanya sekalipun harus memeriksa dan menangkap anggota DPR," ujar Fickar.

"Orang-orang ini harus disadarkan di tengah pandemi dan penderitaan rakyat secara keji telah memotong dan mempermainkan jatah milik rakyat. Ini bagai penghisap darah rakyat melebihi lintah darat," imbuhnya menegaskan.

Fickar bahkan menyebut, apabila kasus dugaan korupsi bansos Covid-19 itu nantinya terbukti merupakan kebijakan partai, hingga sejumlah politisi dari partai tertentu terlibat, maka partai tersebut bisa dibubarkan.

"Kalau terbukti juga ini merupakan kebijakan partai, tidak mustahil partainya juga bisa dibubarkan," demikian Fickar.

Menteri asal PDI Perjuangan Juliari P. Barubara ditetapkan tersangka bersama empat tersangka lainnya. Pejabat pembuat komitmen di Kemensos Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta Ardian IM dan Harry Sidabuke selaku pihak swasta.

KPK menduga Juliari menerima fee sebesar Rp 17 miliar dari dua periode paket sembako program bansos penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.

Dalam perkembangannya, Majalah Tempo pernah memberitakan nama putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka yang disebut sebagai 'anak Pak Lurah'. Nama Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani juga pernah muncul dalam kasus ini.

Juliari dan tim khususnya juga diduga menunjuk rekanan untuk memproduksi goodie bag yang akan diproduksi oleh PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Masuknya nama Sritex merupakan rekomendasi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka.

Belakangan, Gibran maupun pihak Sritex telah membantah tudingan tersebut.

Masih dilaporkan Majalah Tempo, Juliari saat bertandang ke luar kota juga menggunakan sewa jet pribadi berkisar Rp 40 juta per jam. Dia menggunakan pesawat carteran itu saat berkunjung antara lain ke Kendal, Jawa Tengah; Medan, Sumatera Utara; Bali; dan Malang, Jawa Timur.

Tidak hanya untuk membayar jet pribadi, duit suap diduga juga mengalir buat memenangkan calon kepala daerah dari PDIP dalam pilkada yang digelar 9 Desember lalu.

Juliari yang juga Wakil Bendara Umum PDIP, diduga bertemu dengan salah satu anggota staf Puan Maharani berinisial L. Dalam pertemuan itulah duit miliaran rupiah diserahkan kepada perempuan tersebut.

Teranyar, cover Koran Tempo berjudul 'Tiga Penguasa Bansos' juga menjadi perbincangan publik. Dalam edisi itu disebutkan dua politikus PDIP Herman Hery dan Ihsan Yunus, diduga menguasai proyek pengadaan bansos 2020 di Kemensos.

Perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan keduanya diduga mendapat jatah hingga Rp 3,4 triliun, separuh dari anggaran bantuan untuk wilayah Jabodetabek. Tim KPK pun diduga menggeledah kantor sejumlah perusahaan itu sepanjang pekan lalu.

Populer

Satu Generasi Rusak Di Tangan Nadiem Makarim, Pengamat: Aneh Jika Lolos Lagi Pada Reshuffle Jilid II

Sabtu, 10 April 2021 | 09:11

Kuat Dan Licin, KPK Diminta Segera Tangkap Haji Isam Dan Mukmin Gunawan

Sabtu, 10 April 2021 | 12:14

Moeldoko Dikabarkan Mundur Siang Ini, Begini Kata Orang Istana

Jumat, 09 April 2021 | 10:42

Isu Tiga Periode Luntur, Jokowi Diyakini Akan Banting Setir Jadi King Maker

Jumat, 09 April 2021 | 17:33

Megawati Mengalah Untuk Jokowi, 2024 Puan Yang Mengalah Buat Ganjar?

Rabu, 07 April 2021 | 14:57

Keluar Negeri Tanpa Dokumen, Politisi PDIP Menduga Ada Main Mata Lukas Enembe Dan Pemerintah

Sabtu, 03 April 2021 | 02:35

Reshuffle Di Depan Mata, Relawan Usulkan Lima Pembantu Jokowi Ini Dicopot

Sabtu, 10 April 2021 | 11:49

UPDATE

Khofifah Minta Percepatan Penanganannya Korban Terdampak Gempa Di Lumajang

Selasa, 13 April 2021 | 00:52

Masa Pandemi, Menag Ingatkan Umat Jaga Protokol Kesehatan Covid-19 Selama Ramadan

Selasa, 13 April 2021 | 00:22

Berhasil Lindungi Masyarakat, Bukhori Yusuf Desak Mensos Lanjutkan Bantuan Sosial Tunai

Senin, 12 April 2021 | 23:56

Inilah 11 Pemenang Top Spender bjb Poin

Senin, 12 April 2021 | 23:40

Sambut Ramadhan, Pertiwi Indonesia Kirim Perlengkapan Ibadah Dan Buka Dapur Umum Ke Adonara

Senin, 12 April 2021 | 23:40

Adhie Massardi: Libatkan Masyarakat Penting Dalam Mencari Pemimpin Negeri

Senin, 12 April 2021 | 23:12

Update Bencana NTT: Korban Meninggal 179 dan Yang Belum Ditemukan 46 Orang

Senin, 12 April 2021 | 22:57

Sukseskan PON Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih Gelar Rapat Bersama Pejabat Kodam

Senin, 12 April 2021 | 22:44

Ramadhan Saat Pandemi, Anies Klaim Tahun Ini Lebih Terkendali

Senin, 12 April 2021 | 22:41

Survei: 48,2 Persen Masyarakat Merasa Kondisi Finansial Memburuk

Senin, 12 April 2021 | 22:26

Selengkapnya