Selain Gubernur Bengkulu Dan Bupati Kaur, KPK Juga Panggil Petinggi PT DPP Terkait Suap Benur

Selain memanggil Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Bupati Kaur, Bengkulu Gusril Pausi, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memanggil beberapa saksi lainnya dalam kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster, Senin (18/1).

Saksi yang dimaksud adalah, M. Zainul Fatih selaku Direktur Keuangan (Dirkeu) PT Dua Putra Perkasa (DPP), Jaya Marlian dan Sharidi Yanopi selaku karyawan swasta, dan Zulhijar selaku petani.

"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka EP (Edhy Prabowo)" ujar Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Senin (18/1).

Selanjutnya kata Ali, saksi yang dipanggil untuk tersangka Suharjito (SJT) adalah, Joko Santoso selaku Kasir Besar PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP), Betha Maya Febiana selaku pegawai PT DPPP, Yunus selaku karyawan swasta, dan Finari Manan selaku Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta.

Untuk saksi Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Bupati Kaur Gusril Pausi, telah datang ke Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada pagi ini.

Gusril terlebih dahulu memasuki ruang penyidik pada pukul 09.55 WIB. Sementara saksi Rohidin baru masuk ke ruang penyidik sekitar pukul 10.15 WIB.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tujuh orang sebagai tersangka.

Ketujuhnya adalah, Edhy Prabowo (EP) selaku Menteri Kelautan dan Perikanan, Safri (SAF) selaku Stafsus Menteri Kelautan dan Perikanan, Andreau Pribadi Misata (APM) selaku Stafsus Menteri Kelautan dan Perikanan yang juga Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence).

Selanjutnya, Siswadi (SWD) selaku pengurus PT Aero Citra Kargo (ACK), Ainul Faqih (AF) selaku Staf istri Edhy, Amiril Mukminin (AM) selaku swasta, dan Suharjito (SJT) selaku Direktur PT DPP.