Bagai Ledakan Nuklir, Langkah Media Sosial Larang Akun Trump Punya Konsekuensi Lebih Besar

Rusia ikut berkomentar perihal langkah raksasa media sosial, seperti Facebook dan Twitter, yang menghapus akun Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump usai kerusuhan di Capitol Hill pada 6 Januari.

Jurubicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova bahkan menganalogikan langkah tersebut seperti halnya "ledakan nuklir" di sektor siber yang mengancam nilai-nilai demokrasi Barat.

"Baru-baru ini, semua platform media sosial utama AS melarang akun presiden AS. Untuk melakukan ini tidak diperlukan keputusan pengadilan atau setidaknya pendapat dari beberapa badan etika khusus,' ujar Zakharova pada Kamis (14/1), seperti dikutip Sputnik.

"Mereka hanya memutus akun resmi dengan jutaan pengikut. Bahkan mitra paling setia di AS yang tentunya tidak memiliki sentimen terhadap Donald Trump tidak mentolerir serangan terhadap nilai-nilai Barat ini," tambahnya.

Bagaikan ledakan nuklir, menurutnya, konsekuensi dari langkah tersebut akan lebih besar daripada pelarangan akun Trump itu sendiri.

"Nilai-nilai demokrasi yang dipromosikan komunitas Barat mengalami pukulan," ucapnya.

Kerusuhan di Capitol Hill menjadi malapetaka, khususnya untuk Trump yang menghitung hari di kursi kepresidenannya. Banyak pihak menganggapnya sebagai dalang dari kerusuhan karena mengajak para pendukungnya untuk berkumpul di Capitol pada hari diselenggarakannya sidang Kongres.

Para pendukung Trump kemudian bentrok dengan polisi, merangsek masuk ke gedung, menghancurkan properti. Lima orang tewas dalam insiden tersebut.

Kelanjutannya, Facebook, Twitter, Snapchat, hingga YouTube melarang akun Trump. Pada saat yang sama, Google, Apple, dan Amazon menangguhkan layanan mereka ke Parler, jaringan sosial yang populer di kalangan pendukung Trump.