Sebelum Lengser, Pemerintahan Trump Layangkan Sanksi Baru Untuk China Atas Militerisasi Laut China Selatan

Sebelum lengser, pemerintahan Presiden Donald Trump meningkatkan tekanan pada China pada hari-hari terakhir sebelum pelantikan Joe Biden.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo pada Kamis (14/1) mengumumkan pembatasan baru untuk sejumlah individu dan perusahaan China terkait dengan reklamasi dan militerisasi Laut China Selatan.

"Departemen Luar Negeri memberlakukan pembatasan visa pada individu RRC, termasuk eksekutif perusahaan milik negara dan pejabat Partai Komunis China serta Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat, yang bertanggung jawab atas, atau terlibat dalam reklamasi skala besar, konstruksi, dan militerisasi pos-pos terdepan yang disengketakan di Laut China Selatan," ujar Pompeo, seperti dikutip Sputnik.

Selain individu, Perusahaan Minyak Lepas Pantai Nasional China juga dimasukkan ke daftar hitam perdagangan AS.

Dalam pengumumannya, Pompeo menuding China telah mengirim armada penangkap ikan dan kapal survei energi yang disertai pengawalan militer untuk beroperasi di Laut China Selatan.

Ia juga berjanji bahwa AS akan berdiri bersama negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk mempertahankan hak dan kepentingan kedaulatan mereka atas Laut China Selatan.  

Pada hari yang sama, Departemen Perdagangan AS juga mengumumkan kontrol ekspor baru terhadap perusahaan dan individu yang dikatakan mendukung pengguna intelijen militer China, Rusia, Kuba, dan Venezuela.

Sebelumnya, pada Rabu malam (13/1), Trump menandatangani perintah eksekutif untuk memperkuat larangan berbisnis dengan perusahaan-perusahaan yang diduga memiliki hubungan dengan militer China.