Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim/Net
Anggota parlemen harus berkumpul kembali untuk membahas keadaan darurat yang telah dideklarasikan oleh Yang di-Pertuan Agong Al Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al Mustafa Billah Shah.
Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim meminta agar anggota parlemen menulis surat kepada Yang di-Pertuan Agong untuk mencabut keadaan darurat.
Dalam pernyataan yang dirilis pada Kamis (14/1), Anwar mengatakan parlemen harus berkumpul sebelum 31 Januari untuk membahas keadaan darurat.
"Saya mengusulkan agar anggota parlemen yang terhormat segera mengajukan banding mereka sebelum Jumat (15/1). Saya telah menyiapkan draf surat untuk diberikan kepada Yang Mulia yang dapat diubah sesuai dengan pertimbangan Anda atau partai," ujar Anwar, seperti dikutip
CNA.
Lewat suratnya, Anwar menyatakan bahwa ketentuan saat ini sudah cukup untuk menghentikan penyebaran Covid-19, termasuk perintah kontrol gerakan (MCO) dan MCO bersyarat (CMCO). Dia mengatakan keadaan darurat tidak perlu.
"Krisis ekonomi sangat memprihatinkan, sementara pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan meningkat. Keadaan darurat pasti akan membuat kondisi perekonomian semakin terancam," terang dia.
Pada Selasa (12/1), Yang di-Pertuan Agong mengumumkan keadaan darurat di seluruh negeri untuk mengekang penyebaran Covis-19.
Keadaan darurat akan berlangsung hingga 1 Agustus atau lebih awal tergantung pada keadaan infeksi virus korona.
"Parlemen tidak akan duduk sampai waktu yang ditentukan oleh Yang di-Pertuan Agong. Selama masa darurat, tidak ada pemilihan umum, pemilihan negara bagian atau pemilihan sela yang akan diadakan," kata Perdana Menteri Muhyiddin Yassin.
Muhyiddin juga menambahkan bahwa pemerintah akan terus beroperasi, sementara sebuah komite khusus akan dibentuk untuk menangani pandemi.
