Pimpinan Komisi IX: Penolakan Ribka Tjiptaning Karena Penjelasan Pemerintah Tidak Clear Soal Vaksin

Pernyataan kontroversial anggota Komisi IX DPR fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning yang menolak disuntik vaksin merupakan gambaran dinamika pembahasan vaksinasi yang sebelumnya dilakukan antara pemerintah dan Komisi IX DPR RI.

"Pernyataan Mbak Ribka bagian dari menggambarkan situasi di Komisi IX yang merekam berbagai pendapat, aspirasi, catatan di lapangan," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena dalam serial webinar Tanya Jawab Cak Ulung bertema 'Politik Vaksin Covid-19' yang digelar Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (14/1).

Ia mengatakan, salah satu yang menjadi persoalan di Komisi IX adalah minimnya penjelasan dari pemerintah mengenai teknis vaksinasi, baik dari Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), maupun dari Bio Farma.

Sejauh ini, Komisi IX menilai pemerintah belum membeberkan secara gamblang bagaimana vaksin Sinovac masuk ke tubuh masyarakat Indonesia, hingga dampak yang ditimbulkan.

Kendati demikian, pihaknya memastikan mayoritas anggota Komisi IX DPR RI tak mempermasalahkan vaksinasi massal yang dilakukan pemerintah dalam rangka melindungi masyarakat dari Covid-19.

"Secara umum di Komisi IX tidak ada masalah dengan vaksinasi. Mayoritas bisa memahami sejauh ada penjelasan yang rasional dan argumentatif, baik dari BPOM, Bio Farma, dan Kemenkes," tandasnya.