Berita

Kepala Eksekutif Twitter Jack Dorsey/Net

Dunia

CEO Twitter Jack Dorsey: Keputusan Menangguhkan Akun @realDonaldTrump Sudah Tepat

KAMIS, 14 JANUARI 2021 | 10:47 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kepala Eksekutif Twitter Jack Dorsey mengatakan bahwa keputusan untuk menangguhkan akun @realDonaldTrump milik Presiden Donald Trump adalah keputusan yang tepat demi mencegah lebih banyak perpecahan.

“Harus mengambil tindakan ini memecah percakapan publik," kata Dorsey di akun Twitternya, seperti dikutipdari Reuters, Kamis (14/1).

“Mereka memecah belah kita. Mereka membatasi potensi klarifikasi, penebusan, dan pembelajaran. Dan menetapkan preseden yang menurut saya berbahaya: kekuatan yang dimiliki individu atau perusahaan atas bagian dari percakapan publik global,” lanjutnya.


Dalam utas Twitter-nya, Dorsey mengatakan bahwa meskipun dia tidak bangga dengan larangan tersebut, kerugian offline akibat ucapan online terbukti nyata.

"Dan yang terpenting adalah yang mendorong kebijakan dan penegakan kami," katanya

Meski begitu, dia menambahkan, "Meskipun ada pengecualian yang jelas dan jelas, saya merasa pelarangan adalah kegagalan kami pada akhirnya untuk mempromosikan percakapan yang sehat."

Twitter telah memperkenalkan serangkaian tindakan selama setahun terakhir seperti label, peringatan, dan pembatasan distribusi untuk mengurangi kebutuhan akan keputusan tentang penghapusan konten sepenuhnya dari layanan.

Dorsey yakin langkah-langkah itu dapat mendorong percakapan online yang lebih bermanfaat atau ‘sehat’  dan mengurangi dampak perilaku buruk.

Twitter yang berbasis di San Francisco minggu lalu menghapus akun Trump, yang memiliki lebih dari 88 juta pengikut, dengan alasan risiko kekerasan lebih lanjut setelah penyerbuan Capitol oleh pendukung presiden.

Larangan itu menuai kritik dari beberapa Partai Republik yang mengatakan bahwa hal itu memadamkan hak presiden untuk kebebasan berbicara.

Kanselir Jerman Angela Merkel juga memperingatkan melalui juru bicaranya,  bahwa yang berhak memutuskan potensi pembatasan untuk kebebasan berekspresi adalah legislator, bukan perusahaan swasta.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya