Berita

Kepala Eksekutif Twitter Jack Dorsey/Net

Dunia

CEO Twitter Jack Dorsey: Keputusan Menangguhkan Akun @realDonaldTrump Sudah Tepat

KAMIS, 14 JANUARI 2021 | 10:47 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kepala Eksekutif Twitter Jack Dorsey mengatakan bahwa keputusan untuk menangguhkan akun @realDonaldTrump milik Presiden Donald Trump adalah keputusan yang tepat demi mencegah lebih banyak perpecahan.

“Harus mengambil tindakan ini memecah percakapan publik," kata Dorsey di akun Twitternya, seperti dikutipdari Reuters, Kamis (14/1).

“Mereka memecah belah kita. Mereka membatasi potensi klarifikasi, penebusan, dan pembelajaran. Dan menetapkan preseden yang menurut saya berbahaya: kekuatan yang dimiliki individu atau perusahaan atas bagian dari percakapan publik global,” lanjutnya.


Dalam utas Twitter-nya, Dorsey mengatakan bahwa meskipun dia tidak bangga dengan larangan tersebut, kerugian offline akibat ucapan online terbukti nyata.

"Dan yang terpenting adalah yang mendorong kebijakan dan penegakan kami," katanya

Meski begitu, dia menambahkan, "Meskipun ada pengecualian yang jelas dan jelas, saya merasa pelarangan adalah kegagalan kami pada akhirnya untuk mempromosikan percakapan yang sehat."

Twitter telah memperkenalkan serangkaian tindakan selama setahun terakhir seperti label, peringatan, dan pembatasan distribusi untuk mengurangi kebutuhan akan keputusan tentang penghapusan konten sepenuhnya dari layanan.

Dorsey yakin langkah-langkah itu dapat mendorong percakapan online yang lebih bermanfaat atau ‘sehat’  dan mengurangi dampak perilaku buruk.

Twitter yang berbasis di San Francisco minggu lalu menghapus akun Trump, yang memiliki lebih dari 88 juta pengikut, dengan alasan risiko kekerasan lebih lanjut setelah penyerbuan Capitol oleh pendukung presiden.

Larangan itu menuai kritik dari beberapa Partai Republik yang mengatakan bahwa hal itu memadamkan hak presiden untuk kebebasan berbicara.

Kanselir Jerman Angela Merkel juga memperingatkan melalui juru bicaranya,  bahwa yang berhak memutuskan potensi pembatasan untuk kebebasan berekspresi adalah legislator, bukan perusahaan swasta.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Ramos-Horta Puji Toleransi dan Ketangguhan Rakyat Indonesia

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:17

Polisi Konfirmasi Korban Tewas saat Demo DPR Seorang Pedagang Cermin

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:10

Aturan Turunan UU DKJ Harus Rampung Sebelum Keppres IKN Terbit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:09

Astra Sudah Jangkau 35.726 Warga Lewat 7 Posko Gempa NTT

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:04

Penanganan Karhutla di Riau Jadi Contoh yang Baik

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:01

Budi Arie Pasang Badan Cuci Nama Jokowi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:00

Peluncuran Wajah Baru RS Tria Dipa, Hadirkan Teknologi Medis Teranyar

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:57

BI: Daripada Kredit, Mayoritas Bank Parkir Likuiditas di Surat Berharga

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:51

LPJ Diterima, Gus Yahya Akui Tak Sempurna Pimpin PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:51

Pengusutan Dugaan Korupsi di Pemkab Bogor Merembet ke Dinas Pendidikan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:50

Selengkapnya