Berita

Kepala Eksekutif Twitter Jack Dorsey/Net

Dunia

CEO Twitter Jack Dorsey: Keputusan Menangguhkan Akun @realDonaldTrump Sudah Tepat

KAMIS, 14 JANUARI 2021 | 10:47 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kepala Eksekutif Twitter Jack Dorsey mengatakan bahwa keputusan untuk menangguhkan akun @realDonaldTrump milik Presiden Donald Trump adalah keputusan yang tepat demi mencegah lebih banyak perpecahan.

“Harus mengambil tindakan ini memecah percakapan publik," kata Dorsey di akun Twitternya, seperti dikutipdari Reuters, Kamis (14/1).

“Mereka memecah belah kita. Mereka membatasi potensi klarifikasi, penebusan, dan pembelajaran. Dan menetapkan preseden yang menurut saya berbahaya: kekuatan yang dimiliki individu atau perusahaan atas bagian dari percakapan publik global,” lanjutnya.

Dalam utas Twitter-nya, Dorsey mengatakan bahwa meskipun dia tidak bangga dengan larangan tersebut, kerugian offline akibat ucapan online terbukti nyata.

"Dan yang terpenting adalah yang mendorong kebijakan dan penegakan kami," katanya

Meski begitu, dia menambahkan, "Meskipun ada pengecualian yang jelas dan jelas, saya merasa pelarangan adalah kegagalan kami pada akhirnya untuk mempromosikan percakapan yang sehat."

Twitter telah memperkenalkan serangkaian tindakan selama setahun terakhir seperti label, peringatan, dan pembatasan distribusi untuk mengurangi kebutuhan akan keputusan tentang penghapusan konten sepenuhnya dari layanan.

Dorsey yakin langkah-langkah itu dapat mendorong percakapan online yang lebih bermanfaat atau ‘sehat’  dan mengurangi dampak perilaku buruk.

Twitter yang berbasis di San Francisco minggu lalu menghapus akun Trump, yang memiliki lebih dari 88 juta pengikut, dengan alasan risiko kekerasan lebih lanjut setelah penyerbuan Capitol oleh pendukung presiden.

Larangan itu menuai kritik dari beberapa Partai Republik yang mengatakan bahwa hal itu memadamkan hak presiden untuk kebebasan berbicara.

Kanselir Jerman Angela Merkel juga memperingatkan melalui juru bicaranya,  bahwa yang berhak memutuskan potensi pembatasan untuk kebebasan berekspresi adalah legislator, bukan perusahaan swasta.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Samsudin Pembuat Konten Tukar Pasangan Segera Disidang

Kamis, 02 Mei 2024 | 01:57

Tutup Penjaringan Cakada Lamteng, PAN Dapatkan 4 Nama

Kamis, 02 Mei 2024 | 01:45

Gerindra Aceh Optimistis Menangkan Pilkada 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 01:18

Peringatan Hari Buruh Cuma Euforia Tanpa Refleksi

Kamis, 02 Mei 2024 | 00:55

May Day di Jatim Berjalan Aman dan Kondusif, Kapolda: Alhamdulillah

Kamis, 02 Mei 2024 | 00:15

Cak Imin Sebut Negara Bisa Kolaps Kalau Tak Ada Perubahan Skenario Kerja

Rabu, 01 Mei 2024 | 23:39

Kuliah Tamu di LSE, Airlangga: Kami On Track Menuju Indonesia Emas 2045

Rabu, 01 Mei 2024 | 23:16

TKN Fanta Minta Prabowo-Gibran Tetap Gandeng Generasi Muda

Rabu, 01 Mei 2024 | 22:41

Ratusan Pelaku UMKM Diajari Akselerasi Pasar Wirausaha

Rabu, 01 Mei 2024 | 22:36

Pilgub Jakarta Bisa Bikin PDIP Pusing

Rabu, 01 Mei 2024 | 22:22

Selengkapnya