Berita

Kepala Eksekutif Twitter Jack Dorsey/Net

Dunia

CEO Twitter Jack Dorsey: Keputusan Menangguhkan Akun @realDonaldTrump Sudah Tepat

KAMIS, 14 JANUARI 2021 | 10:47 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kepala Eksekutif Twitter Jack Dorsey mengatakan bahwa keputusan untuk menangguhkan akun @realDonaldTrump milik Presiden Donald Trump adalah keputusan yang tepat demi mencegah lebih banyak perpecahan.

“Harus mengambil tindakan ini memecah percakapan publik," kata Dorsey di akun Twitternya, seperti dikutipdari Reuters, Kamis (14/1).

“Mereka memecah belah kita. Mereka membatasi potensi klarifikasi, penebusan, dan pembelajaran. Dan menetapkan preseden yang menurut saya berbahaya: kekuatan yang dimiliki individu atau perusahaan atas bagian dari percakapan publik global,” lanjutnya.


Dalam utas Twitter-nya, Dorsey mengatakan bahwa meskipun dia tidak bangga dengan larangan tersebut, kerugian offline akibat ucapan online terbukti nyata.

"Dan yang terpenting adalah yang mendorong kebijakan dan penegakan kami," katanya

Meski begitu, dia menambahkan, "Meskipun ada pengecualian yang jelas dan jelas, saya merasa pelarangan adalah kegagalan kami pada akhirnya untuk mempromosikan percakapan yang sehat."

Twitter telah memperkenalkan serangkaian tindakan selama setahun terakhir seperti label, peringatan, dan pembatasan distribusi untuk mengurangi kebutuhan akan keputusan tentang penghapusan konten sepenuhnya dari layanan.

Dorsey yakin langkah-langkah itu dapat mendorong percakapan online yang lebih bermanfaat atau ‘sehat’  dan mengurangi dampak perilaku buruk.

Twitter yang berbasis di San Francisco minggu lalu menghapus akun Trump, yang memiliki lebih dari 88 juta pengikut, dengan alasan risiko kekerasan lebih lanjut setelah penyerbuan Capitol oleh pendukung presiden.

Larangan itu menuai kritik dari beberapa Partai Republik yang mengatakan bahwa hal itu memadamkan hak presiden untuk kebebasan berbicara.

Kanselir Jerman Angela Merkel juga memperingatkan melalui juru bicaranya,  bahwa yang berhak memutuskan potensi pembatasan untuk kebebasan berekspresi adalah legislator, bukan perusahaan swasta.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

UPDATE

Austria Tolak Wilayah Udaranya Dipakai AS untuk Serang Iran

Jumat, 03 April 2026 | 00:15

Memutus Mata Rantai Rabun Jauh Birokrasi

Kamis, 02 April 2026 | 23:50

PHE Tampilkan Inovasi Hulu Migas di Ajang Offshore Internasional

Kamis, 02 April 2026 | 23:21

Spirit ‘Kurban’ Prajurit UNIFIL

Kamis, 02 April 2026 | 22:57

Pencarian Berakhir Duka, Achmad Ragil Ditemukan Meninggal di Sungai Way Abung

Kamis, 02 April 2026 | 22:39

Robert Priantono Dicecar KPK soal Pungutan Tambang Kukar

Kamis, 02 April 2026 | 22:01

China Ajak Dunia Bersatu Dukung Inisiatif Perdamaian di Wilayah Teluk

Kamis, 02 April 2026 | 21:42

DPR: BPS Bukan Sekadar Pengumpul Data, tapi Penentu Arah Pembangunan

Kamis, 02 April 2026 | 21:31

78 Pejabat Pemkot Surabaya Dirotasi, Ada Apa?

Kamis, 02 April 2026 | 21:18

OJK Siap Luncurkan ETF Emas Akhir April 2026

Kamis, 02 April 2026 | 21:08

Selengkapnya