Berita

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian/Net

Dunia

China Desak Inggris Dan Kanada Cabut Larangan Impor Dari Xinjiang, Jubir: Mereka Tidak Cocok Jadi ‘Pengkhotbah HAM’

KAMIS, 14 JANUARI 2021 | 09:16 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kementerian Luar Negeri China mendesak Kanada dan Inggris untuk segera mencabut pembatasan impor barang-barang yang berasal dari daerah otonomi Xinjiang Uighur China Barat Laut. Desakan itu disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian pada Rabu (13/1) waktu setempat.

Dalam pernyataannya, Zhao mengatakan bahwa Inggris dan Kanada telah menutup mata dan telinga mereka dari fakta dan kebenaran karena menuding barang-barang yang berasal dari Xinjiang dihasilkan dari upaya kerja paksa Muslim Uighur, yang sebenarnya telah berulang kali diklarifikasi oleh Tiongkok.

“China akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi kepentingan nasionalnya dan dengan tegas menjaga kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunannya,” kata Zhao, seperti dikutip dari Global Times, Kamis (14/1).


Dia mengatakan bahwa pekerja etnis minoritas Xinjiang memilih pekerjaan mereka sesuai dengan keinginan mereka sendiri dan menandatangani kontrak kerja dengan perusahaan sesuai dengan hukum.

“Yang disebut kerja paksa adalah kebohongan yang dibuat oleh beberapa institusi dan personel di AS dan beberapa negara Barat lainnya,”  kata Zhao.

Menurutnya, Inggris dan beberapa negara telah mendanai dan menyebarkan kebohongan dan rumor untuk  mencoreng China. Mengaitkannya dengan hak asasi manusia dan mengambil berbagai langkah untuk membatasi dan menekan perusahaan di Xinjiang.

"Ini sepenuhnya memperlihatkan wajah munafik dan niat jahat untuk mengekang perkembangan Xinjiang dan campur tangan dalam urusan internal China,” ungkap Zhao.

Zhao juga mengutip pernyataan seorang pekerja Uigur dari Xinjiang yang pergi ke Provinsi Zhejiang di China Timur untuk bekerja dan tinggal di sana. Pada konferensi pers sebelumnya, pekerja mengatakan bahwa klaim bahwa mereka dipaksa untuk bekerja di provinsi dan kota lain dan diawasi adalah omong kosong.

“Kalau diawasi, kenapa saya memperkenalkan saudara dan teman saya untuk bekerja di provinsi lain? Saya juga melihat orang asing bekerja di sini. Apakah mereka juga dipaksa?” Zhao mengutip ucapan pekerja itu.

Dalam sebuah pernyataan, Ottawa mengatakan pihaknya ‘sangat prihatin’ dengan laporan penindasan terhadap Muslim Uighur dan etnis minoritas lainnya oleh otoritas China, dan mendesak bisnis yang memiliki hubungan ke wilayah Xinjiang untuk memeriksa rantai pasokan mereka.

Tak terima dituding, Kedutaan Besar China di Kanada mengatakan bahwa mereka sangat mengutuk pernyataan tersebut.

“Kanada sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi ‘pengkhotbah hak asasi manusia’, memiliki catatan buruk tentang masalah adatnya sendiri, dan diskriminasi rasial sistemiknya bahkan lebih banyak dikritik,” kata kedutaan.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya