Berita

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian/Net

Global

China Desak Inggris Dan Kanada Cabut Larangan Impor Dari Xinjiang, Jubir: Mereka Tidak Cocok Jadi ‘Pengkhotbah HAM’

KAMIS, 14 JANUARI 2021 | 09:16 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kementerian Luar Negeri China mendesak Kanada dan Inggris untuk segera mencabut pembatasan impor barang-barang yang berasal dari daerah otonomi Xinjiang Uighur China Barat Laut. Desakan itu disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian pada Rabu (13/1) waktu setempat.

Dalam pernyataannya, Zhao mengatakan bahwa Inggris dan Kanada telah menutup mata dan telinga mereka dari fakta dan kebenaran karena menuding barang-barang yang berasal dari Xinjiang dihasilkan dari upaya kerja paksa Muslim Uighur, yang sebenarnya telah berulang kali diklarifikasi oleh Tiongkok.

“China akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi kepentingan nasionalnya dan dengan tegas menjaga kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunannya,” kata Zhao, seperti dikutip dari Global Times, Kamis (14/1).


Dia mengatakan bahwa pekerja etnis minoritas Xinjiang memilih pekerjaan mereka sesuai dengan keinginan mereka sendiri dan menandatangani kontrak kerja dengan perusahaan sesuai dengan hukum.

“Yang disebut kerja paksa adalah kebohongan yang dibuat oleh beberapa institusi dan personel di AS dan beberapa negara Barat lainnya,”  kata Zhao.

Menurutnya, Inggris dan beberapa negara telah mendanai dan menyebarkan kebohongan dan rumor untuk  mencoreng China. Mengaitkannya dengan hak asasi manusia dan mengambil berbagai langkah untuk membatasi dan menekan perusahaan di Xinjiang.

"Ini sepenuhnya memperlihatkan wajah munafik dan niat jahat untuk mengekang perkembangan Xinjiang dan campur tangan dalam urusan internal China,” ungkap Zhao.

Zhao juga mengutip pernyataan seorang pekerja Uigur dari Xinjiang yang pergi ke Provinsi Zhejiang di China Timur untuk bekerja dan tinggal di sana. Pada konferensi pers sebelumnya, pekerja mengatakan bahwa klaim bahwa mereka dipaksa untuk bekerja di provinsi dan kota lain dan diawasi adalah omong kosong.

“Kalau diawasi, kenapa saya memperkenalkan saudara dan teman saya untuk bekerja di provinsi lain? Saya juga melihat orang asing bekerja di sini. Apakah mereka juga dipaksa?” Zhao mengutip ucapan pekerja itu.

Dalam sebuah pernyataan, Ottawa mengatakan pihaknya ‘sangat prihatin’ dengan laporan penindasan terhadap Muslim Uighur dan etnis minoritas lainnya oleh otoritas China, dan mendesak bisnis yang memiliki hubungan ke wilayah Xinjiang untuk memeriksa rantai pasokan mereka.

Tak terima dituding, Kedutaan Besar China di Kanada mengatakan bahwa mereka sangat mengutuk pernyataan tersebut.

“Kanada sama sekali tidak memenuhi syarat untuk menjadi ‘pengkhotbah hak asasi manusia’, memiliki catatan buruk tentang masalah adatnya sendiri, dan diskriminasi rasial sistemiknya bahkan lebih banyak dikritik,” kata kedutaan.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Rencana Insentif MBG Rp1 Triliun Tuai Kritik dari DPR

Kamis, 29 Oktober 2026 | 15:47

UPDATE

Kapolri Resmi Larang Seluruh Polisi Pakai Vape

Minggu, 01 November 2026 | 21:51

Ketidakpuasan terhadap Kinerja Pemerintah

Minggu, 01 November 2026 | 21:33

Gaduh Penggeledahan Pesantren, Polri Libatkan Propam

Minggu, 01 November 2026 | 20:41

Dua Nasabah Gugat AIA Financial ke PN Jaksel

Minggu, 01 November 2026 | 20:18

Mantra Mahasiswa dan Mengapa Rakyat Sering Kali Dikalahkan?

Minggu, 01 November 2026 | 19:36

KB Bank Syariah Digugat ke Pengadilan

Minggu, 01 November 2026 | 18:39

Pakar Tata Negara Bongkar Efek Putusan MA Terhadap Nasib Gibran

Minggu, 01 November 2026 | 18:15

Cancel Culture RANS-Willie Salim Contoh Kemarahan Publik

Minggu, 01 November 2026 | 17:41

Lulusan Trisakti Didorong Jadi Generasi Inovatif dan Berjiwa Wirausaha

Minggu, 01 November 2026 | 17:23

Elemen Umat Islam Harus Bersatu Perkuat Ekonomi melalui Koperasi

Minggu, 01 November 2026 | 17:00

Selengkapnya