Berita

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti/Net

Politik

Jarang Urusi Kebijakan Pemerintah, Susi Pudjiastuti Kini Muncul Mengkritik Subsidi Komoditas

SELASA, 12 JANUARI 2021 | 18:12 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pemerintah diminta melakukan pembenahan terkait subsidi untuk komoditas yang dinilai tak tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menanggapi kegeraman Presiden Joko Widodo yang mendapati subsidi pupuk oleh pemerintah tak berdampak signifikan terhadap komoditas pangan dalam negeri.

"Stop semua jenis subsidi yang berupa comodity/barang karena selalu disalahgunakan," kata Susi di akun Twitternya, Selasa (12/1).


Susi yang terbilang mulai jarang mengurusi kebijakan pemerintah ini berpandangan, subsidi komoditas yang selama ini diterapkan tak berjalan sesuai harapan. Pemilik maskapai Susi Air itu pun mengusulkan kepada pemerintah untuk mengubah skema subsidi barang dengan bantuan tunai.

"Yang dapat akhirnya yang tidak berhak. Ganti saja dengan ketersediaan bibit gratis atau bantuan tunai. Bangun data penerima yang sebenar-benarnya. Please," tandasnya.

Dalam kesempatan sebelumnya, Presiden Jokowi mempertanyakan hasil subsidi pupuk yang dikeluarkan hingga lebih dari Rp 30 triliun setiap tahun.

"Setahun kita subsidi pupuk Rp 30-an triliun. Return-nya apa? Kita beri subsidi pupuk kembaliannya apa? Apakah produksi melompat naik?" kata Presiden Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian 2021, Senin (11/1).

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

AKPI Perkuat Profesionalisme dan Integritas Profesi

Senin, 13 April 2026 | 19:51

KNPI: Pemuda Harus Jadi Penyejuk di Tengah Isu Pemakzulan

Senin, 13 April 2026 | 19:50

14 Kajati Diganti, Termasuk Sumut dan Jatim

Senin, 13 April 2026 | 19:31

Cara Buat SKCK Online lewat SuperApps Presisi Polri, Mudah dan Praktis!

Senin, 13 April 2026 | 19:17

Bersiap Long Weekend, Ini Daftar 10 Tanggal Merah di Bulan Mei 2026

Senin, 13 April 2026 | 19:16

Viral Dokumen Kerja Sama Udara RI-AS, Okta Kumala: Kedaulatan Negara Prioritas

Senin, 13 April 2026 | 19:14

Daftar Hari Libur Nasional Mei 2026, Ada 3 Long Weekend

Senin, 13 April 2026 | 19:07

Ajudan Gubernur Riau Terima Fee Proyek Rp1,4 Miliar

Senin, 13 April 2026 | 19:02

4 Penyakit yang Harus Diwaspadai saaat Musim Pancaroba

Senin, 13 April 2026 | 18:57

Ongen Sentil Pengkritik Prabowo: Jangan Sok Paling ‘98’

Senin, 13 April 2026 | 18:52

Selengkapnya