Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf/Net
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak Kementerian Sosial memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi basis data penerima bantuan sosial.
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, dalam catatan KPK ada sebanyak 16,7 juta sasaran bansos tidak punya Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Hal tersebut disampaikan Pahala bersama Wakil Ketua KPK, Nuruf Ghufron saat menerima kunjungan Menteri Sosial, Tri Rismaharini di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (11/1).
"KPK menemukan 16,7 juta orang tidak ada NIK (Nomor Induk Kependudukan) tapi ada di DTKS yang isinya ada 97 juta individu tapi 16 juta itu tidak yakin ada atau tidak orangnya jadi kami sampaikan dari dulu hapus saja 16 juta individu itu," kata Pahala.
Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf menekankan, bahwa soal temuan KPK harus betul-betul dikaji dengan cermat.
"Jika temuan KPK benar maka sangat mungkin tidak ada wujud manusianya," ujar Gde Siriana dalam keterangannya, Senin (11/1).
Pasalnya, kata dia, jika benar adanya temuan KPK. Maka, potensi kerugian negara dari anggaran bansos tidak bisa dikatakan sedikit.
"Jika dikalikan nilai paket bansos Rp 300 ribu, maka potensi kerugian negara lebih dara Rp 5 triliun. Nilai yang fantastis," terangnya.
Lanjutnya, pendalaman itu juga akan bisa menelusuri kemana saja aliran uang potensi kerugian negara. Terlebih, KPK berhasil mengungkap korupsi bansos yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.
"Apakah masuk akal (uang korupsi) hanya dinikmati Juliari saja?" tanyanya.
