Berita

Mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara/Net

Hukum

Besok, Giliran Anak Jalanan Minta Juliari Dituntut Hukuman Mati

SENIN, 11 JANUARI 2021 | 21:23 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Bila tidak ada aral melintang, kelompok anak jalanan akan mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari Selasa besok (12/1).

Kedatangan kelompok anak jalanan ini untuk mendesak KPK agar menuntut hukuman mati untuk mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara yang terlibat dalam korupsi bansos yang diperkirakan merugikan negara lebih dari Rp 20 miliar.

Koordinator aksi, Tubagus Fahmi, dalam keteranganya kepada redaksi mengatakan, mereka adalah anak-anak jalanan yang di masa pandemi Covid-19 ini luput dari perhatian pemerintah.


“Tetapi di sisi lain (mantan Mensos) Juliari mengkorupsi bantuan sosial untuk masyarakat. Kami anak jalanan yang hidup dari simpati masyarakat dalam setiap atraksi kami mengamen, bernyanyi dan lain-lain seharusnya juga mendapatkan bantuan dari pemerintah,” ujarnya.

“Bantuan dari pemerintah yang seharusnya kami terima sangat berarti bagi kehidupan kami. Ironisnya, bantuan yang menjadi hak kami orang miskin justru dikorupsi oleh Juliari dan kroninya,” sambung Tubagus Fahmi.

Karena itulah, ia mengatakan, kelompok anak-anak jalanan meminta KPK menuntut hukuman mati untuk politisi PDI Perjuangan itu atas perbuatannya yang menurut mereka sangat biadab dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Dia juga mengatakan, aksinya ini sebagai dukungan untuk Ketua KPK, Firli Bahuri yang pernah meminta agar koruptor yang mencuri anggaran penanganan pandemi Covid-19 dituntut dengan hukuman mati.

“Kami sudah menyebarkan dan mengumpulkan petisi hukuman mati untuk Juliari Batubara kepada seluruh elemen masyarakat. Target kami, dalam waktu satu bulan sejak disebarkan, Petisi dapat mengumpulkan satu juta dukungan,” demikian Tubagus Fahmi.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

Trump Ancam Kenakan Tarif 25 Persen ke Delapan Negara Eropa

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:48

Arsitektur Hukum Pilkada Sudah Semakin Terlembaga

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:40

Serpihan Badan Pesawat ATR 42-500 Berhasil Ditemukan

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:08

Rekonstruksi Kontrol Yudisial atas Diskresi Penegak Hukum

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:00

KAI Commuter Rekayasa Pola Operasi Imbas Genangan di Kampung Bandan

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:51

Seluruh Sumber Daya Harus Dikerahkan Cari Pesawat ATR yang Hilang Kontak

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:45

Tujuh Kali Menang Pilpres, Museveni Lanjutkan Dominasi Kekuasaan di Uganda

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:20

Belasan RT dan Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:13

Ongkos Pilkada Langsung Tak Sebesar MBG

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:50

Delik Hukum Pandji Tak Perlu Dicari-cari

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:45

Selengkapnya