FPHI Kabupaten Bekasi saat aksi di depan KPK/RMOL
Nasib tenaga pendidikan atau guru honorer di Kabupaten Bekasi dianggap miris.
Sebabnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi lebih mengutamakan membangun toilet sekolah di banding mensejahterakan para tenaga pendidik honorer.
Penegasan itu disampaikan oleh Ketua Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Korda Kabupaten Bekasi, Andi Heriyana usai menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (11/1).
Menurut Andi, anggaran proyek toilet sekolah di Kabupaten Bekasi dinilai tidak masuk akal karena nilainya mencapai Rp 96,8 miliar.
"Tentang pembangunan WC di sekolah yang tersebar di 23 kecamatan sebanyak 488 WC itu anggarannya bisa menghabiskan Rp 96 miliar. Artinya, ini kan sangat ironis sekali," ujar Andi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (11/1).
Ironis yang dimaksud adalah, Bupati Bekasi, Eka Supriatna Atmaja tidak menepati janjinya untuk memberikan gaji bagi guru honorer sebesar Rp 2,8 juta dari gaji awal sebesar Rp 1,8 juta.
"Bupati tidak menepati janji ke kami, tapi lebih memprioritaskan pembangunan WC," tegas Andi.
Selain menggelar unjuk rasa, FPHI Korda Kabupaten Bekasi juga menyerahkan bukti-bukti dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Bekasi kepada KPK.
Sekitar 35 orang guru honorer yang tergabung dalam Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Korda Kabupaten Bekasi mendesak KPK mengusut proyek pembangunan toilet sekolah di Kabupaten Bekasi senilai Rp 96,8 miliar.
"Usut ‘WC Sultan’ Rp 96 M," bunyi tuntutan mereka saat beraksi.
Selain itu, para guru honorer yang menjaga jarak saat beraksi ini juga membawa berbagai atribut aksi. Seperti kertas karton yang berisi tulisan tuntutan mereka dan bendera organisasi mereka.
