Berita

Ketua Relawan Jokowi Mania (JoMan), Imanuel Ebenezer/RMOL

Politik

Cegah Penyalahgunaan, Jokowi Mania Desak Subsidi Pupuk Langsung Ke Petani

SENIN, 11 JANUARI 2021 | 15:19 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kemarahan Presiden Joko Widodo atas tingginya subsidi pupuk yang menghabiskan anggaran Rp 33 triliun per tahun tapi tidak berdampak terhadap produktivitas pertanian disoroti Relawan Jokowi.

Ketua Relawan Jokowi Mania (JoMan), Immanuel Ebenezer mengatakan, berdasarkan data yang dihimpunnya, penyaluran subsidi selalu bermasalah dan berulang kali diperiksa KPK, Polisi, maupun Kejaksaan.

"Bahkan direksi PT Pupuk Indonesia pernah OTK KPK. Begitu juga di banyak daerah ada saja pejabat yang bertanggung jawab soal pupuk yang terjerat hukum," kata Noel, sapaan akrabnya, Senin (11/1).


Karena itu, Noel menegaskan kalau jajaran direksi PT Pupuk Indonesia wajib diganti.

Sebab, aktivis 98 ini menilai, selama manajemen Pupuk Indonesia masih dikuasai kekuatan lama maka subsidi pupuk akan terus bermasalah.

Menurut Noel, skema penyaluran pupuk harus dirombak agar tepat sasaran. Panjangnya distribusi pupuk membuka ruang kebocoran dan KKN.

"Harga pupuk yang rendah dan murah mengundang orang jahat menjual ke pasar lain yang lebih tinggi. Misal pasar negara tetangga. Jangan-jangan pupuk untuk petani kita yang tersedia hanya 60 atau 70 persen. Sisanya malah dijual ke luar negeri. Ini dari sumber saya lho," ungkap Noel.

Untuk itu Noel menyarankan agar subsidi pupuk langsung diberikan ke petani. Dengan demikian petani punya keleluasaan untuk membeli pupuk tertentu yang cocok untuk tanamannya.

Dirinya meyakini petani tidak akan curang dan menggunakan uang itu untuk keperluan lain. Karena pupuk sangat penting bagi mereka.

"Ini juga berpengaruh bagi harga pupuk. Mereka akan kompetitif. Harga juga murah," jelas Noel.

Ditambahkan Noel, penyaluran pupuk ke petani tinggal persoalan pendataan yang detail saja. Dipilih yang benar-benar petani bukan oligarki pertanian.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya