Jika Ingin Redam Kegaduhan Politik, Risma Harus Larang Deklarasi Pasutri For DKI

Deklarasi Relawan Pasukan Tri Rismaharini (Pasutri) for DKI Jakarta tetap dideklarasikan hari ini Sabtu (9/1).

Perwakilan Pasutri, Khoirul Amin mengatakan, deklarasi digelar dengan membatasi kedatangan peserta maupun awak media.

Khoirul Amin mengklaim sejak dimunculkan di publik sudah ada ratusan orang yang bergabung.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah mengatakan, merespons deklarasi dukungan itu, Mensos Tri Rismaharini seharusnya segera buka suara untuk melarang deklrasi dukungan politik.

Kata Dedi, pernyataan publik diperlukan untuk mengimbau deklarasi dukungan maju Gubernur DKI Jakarta tidak perlu ada.

Analisa Dedi, deklarasi Pasutri rentan jadi ajang politis di tengah tugas Mensos yang baru diemban selama beberapa hari.

"Risma perlu lakukan statemen publik bahwa ia tidak terlibat, jauh lebih baik jika justru menghimbau hal2 semacam itu tidak perlu ada. Jangan sampai menjadi ajang politis di masa kerja yang baru puluhan hari," demikian kata Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (9/1).

Menurut Dedi, sebagai pembantu Joko Widodo, Risma harus menjaga relasi dengan Pemerintah Provinsi DKI yang dipimpin oleh Anies Baswedan.  Apalagi, kata Dedi deklarasi politik dukungan terhadap Risma terlalu prematur.

"Risma harus menjaga relasi dengan pemerintah DKI  bagaimanapun ia adalah pejabat publik, bukan peserta Pilkada," demikian kata Dedi.

Dedi menilai, jika Risma hanya diam publik tidak bisa disalahkan kalau menganggap Walikota Surabaya dua periode itu memang merestui dan sengaja menciptakan kegaduhan politik di Jakarta.

"Jika Risma diam, maka dia dianggap merestui dan menikmati kegaduhan politisnya," pungkas Dedi.