Berita

Gubernur DKI Anies Basweda didampingi Wagub DKI Ahmad Riza Patria/Rep

Nusantara

Putus Mata Rantai Covid-19, Anies Baswedan Dukung Kebijakan Pusat Ketatkan Jawa-Bali

SABTU, 09 JANUARI 2021 | 09:56 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Dalam rangka mengendalikan pergerakan penularan virus corona baru alias Covid-19, harus ada aktivitas pengendalian bersama.

Untuk itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat yang ingin melakukan pengetatan.

Menurut Anies, Jakarta punya keterkaitan dengan daerah di sekitarnya. Bahkan dia meyakini, banyak pula warga ibukota yang terpaksa harus dirawat di kawasan tetangga.

"Kami mendukung sekali keputusan pemerintah pusat untuk melakukan pengetatan," ungkap Anies seperti dikutip redaksi melalui Channel YouTube Pemprov DKI, Sabtu (9/1).

Orang nomor 1 di Jakarta itu menjelaskan, dengan melakukan pembatasan secara simetris maka akan lebih mudah dalam melakukan pengawasan.

"Kalau kita hanya membatasi wilayah tertentu saja, sebagian yang lain tetap berkegiatan, maka ikhtiar memutus mata rantai itu tidak akan optimal," jelas Anies.

Oleh karena itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu berharap, masyarakat dan pemerintah dapat berkolaborasi dalam menjalankan kebijakan ini.

"Kita berharap masyarakat dan pemerintah kerja sama-sama untuk memastikan bahwa ini bisa efektif," pungkasnya dilansir dari RMOL Jakarta.

Pemerintah Pusat melalui Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto memberlakukan pembatasan kegiatan di Pulau Jawa dan Bali mulai 11 hingga 25 Januari 2021 .

Adapun kebijakan tersebut diberi nama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau disingkat PPKM.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Viral Video Mesum Warga Binaan, Kadiv Pemasyarakatan Jateng: Itu Video Lama

Jumat, 19 April 2024 | 21:35

UPDATE

Satgas Judi Online Jangan Hanya Fokus Penegakkan Hukum

Minggu, 28 April 2024 | 08:06

Pekerja Asal Jakarta di Luar Negeri Was-was Kebijakan Penonaktifan NIK

Minggu, 28 April 2024 | 08:01

PSI Yakini Ekonomi Indonesia Stabil di Tengah Keriuhan Pilkada

Minggu, 28 April 2024 | 07:41

Ganjil Genap di Jakarta Tak Berlaku saat Hari Buruh

Minggu, 28 April 2024 | 07:21

Cuaca Jakarta Hari Ini Berawan dan Cerah Cerawan

Minggu, 28 April 2024 | 07:11

UU DKJ Beri Wewenang Bamus Betawi Sertifikasi Kebudayaan

Minggu, 28 April 2024 | 07:05

Latihan Evakuasi Medis Udara

Minggu, 28 April 2024 | 06:56

Akibat Amandemen UUD 1945, Kedaulatan Hanya Milik Parpol

Minggu, 28 April 2024 | 06:26

Pangkoarmada I Kunjungi Prajurit Penjaga Pulau Terluar

Minggu, 28 April 2024 | 05:55

Potret Bangsa Pasca-Amandemen UUD 1945

Minggu, 28 April 2024 | 05:35

Selengkapnya