PDIP Minta Pemerintah Sanksi Para Pelanggar Protokol Covid-19

Pemerintah diminta memberikan hukuman yang tepat kepada bagi para pelanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara ketat.

Hal itu disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Muhammad Nabil Haroen kepada wartawan menyinggung soal pemberlakuan PPKM secara ketat di Jawa dan Bali pekan depan, Kamis (7/1).

Selain sanksi, kata Gus Nabil, pemerintah dan aparat penegak hukum juga berwenang secara serius memberikan award atau penghargaan serta konsekuensi kebijakan.

“Jika ada kawasan yang dari pemerintahan daerah dan warganya taat protokol serta berhasil menurunkan persebaran Covid, harus diapresiasi. Sedangkan, mereka yang melanggar aturan terkait PSBB juga harus ada konsekuensi berupa denda atau hal lain yang mengikat,” tegas Gus Nabil.

“Jika tidak, aturan hanya akan kosong semata,” tambahnya.

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga menyampaikan, selain penerapan PPKM di Jawa dan Bali, masyarakat juga diimbau untuk mentaati protokol kesehatan Covid-19.

Tujuannya, untuk memutus mata rantai pandemi Covid-19.

“Sejurus dengan distribusi vaksin, kita memang harus terus menjaga protokol kesehatan, saling jaga, saling mengingatkan, bahwa untuk melawan pandemi, harus bersama-sama disiplin,” tutupnya.