Berita

Markaz Syariah/Net

Politik

Pakar: Banyak Langgar UU, FPI Tidak Berhak Mendapat Ganti Rugi Soal Lahan Markaz Syariah

KAMIS, 07 JANUARI 2021 | 13:47 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Eks Front Pembela Islam tidak berhak mendapat ganti rugi dari konflik lahan dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII.

Konflik tersebut terkait hak guna usaha (HGU) lahan yang dipakai FPI untuk mendirikan Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pakar pertanahan dari Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin mengatakan, FPI justru melakukan pelanggaran dari HGU itu.

“Justru mereka melanggar banyak UU, terutama UU Perkebunan mereka langgar dan ada denda yang kurang lebih Rp 4 miliar kalau melakukan penyerobotan tanah perkebunan yang telah memiliki HGU,” kata Iwan, Kamis (7/1).

Menurutnya, akad jual beli tanah yang dilakukan FPI dengan masyarakat pada lahan itu tidak dapat dibenarkan menurut hukum Indonesia. Sebab, pemegang HGU yang sah atas tanah adalah PTPN VIII.

“Bahwa akadnya hanya pengalihan penggarapan juga tidak bisa diterima. Sebab, fakta di lapangan menunjukkan FPI tidak hanya menanami lahan dengan aneka tumbuhan namun juga membuat aneka bangunan,” terangnya.

Lanjut Iwan, HGU yang dimiliki PTPN VIII diperuntukan bagi usaha perkebunan, pertanian, peternakan, tambak perikanan. Sementara untuk bangunan, maka sertifikat dalam bentuk Hak Guna Bangunan (HGB).

“Harusnya untuk perkebunan bukan untuk pendidikan dan bangunan,” jelasnya.

Sambungnya, sudah tepat PTPN VIII meminta pengosongan lahan yang telah diduduki oleh FPI, kecuali bagi petani-petani kecil yang menggarap lahan perkebunan sekedar untuk menyambung hidup.

“PTPN harus memperlakukan semua pihak yang menduduki tanah mereka itu apakah FPI apakah kelompok-kelompok lainnnya itu dengan cara yang sama, kecuali adalah petani-petani kecil dan penggarap karena mereka menggarap lahan itu biasanya untuk menyambung hidup, untuk hal begitu ada yang namanya di negara kita itu disebut reforma agraria,” pungkasnya.

Populer

Kapalnya Berkeliaran Di Selat Sunda, China Paham Indonesia Tidak Bersungguh-sungguh Memilih Kedaulatan

Minggu, 17 Januari 2021 | 12:16

Beda Signifikan, Mantu Jokowi Habiskan Dana Kampanye Hingga Rp 15 Miliar, Lawannya Rp 1 Miliar

Senin, 18 Januari 2021 | 12:46

Sujiwo Tejo Minta Mahfud MD Perintahkan Listyo Sigit Larang Istilah "Kadrun" Dan "Cebong"

Kamis, 21 Januari 2021 | 11:18

Peran Maruf Amin Di Pemerintahan Minim, Sinyal Indonesia Tidak Butuh Posisi Wapres

Jumat, 22 Januari 2021 | 05:11

Diperiksa Kasus Bansos Hingga Jam 10 Malam, Ini Yang Disampaikan Daning Saraswati

Selasa, 19 Januari 2021 | 23:19

Korupsi Paling Brutal Di Muka Bumi, Adhie Massardi Usul Juliari Dihukum Suntik Mati

Jumat, 22 Januari 2021 | 01:18

Sebelum Hengkang, Trump Minta Semua Anak-anaknya Mendapat Perlindungan Dinas Rahasia

Jumat, 22 Januari 2021 | 07:52

UPDATE

Data Terbaru Universitas Johns Hopkins: 25 Juta Kasus Virus Corona Telah Mencekik Amerika

Senin, 25 Januari 2021 | 10:07

Peribahasa Negatif

Senin, 25 Januari 2021 | 10:04

Tidak Hanya Bali, Sandiaga Uno Juga Harus Berkantor Di Pulau Sumatera

Senin, 25 Januari 2021 | 09:59

PM Boris Johnson Bentuk Koalisi Baru Untuk Atasi Perubahan Iklim

Senin, 25 Januari 2021 | 09:58

KPK Dinilai Melawan Hukum Jika Status DPO Sjamsul Nursalim Dan Istri Tidak Dicopot

Senin, 25 Januari 2021 | 09:54

Menang 2-0 Di Kandang Parma, Sampdoria Dituntut Tingkatkan Konsistensi

Senin, 25 Januari 2021 | 09:44

Bagaimana Mungkin Seseorang 3 Kali Tes PCR Dalam Sepekan, Karantina WNI Dari LN Harus Dievaluasi!

Senin, 25 Januari 2021 | 09:39

Ketimpangan Ekonomi Kian Meradang, Oxfam: Orang Kaya Harus Menyumbang Dengan Adil

Senin, 25 Januari 2021 | 09:38

Puluhan Pasien Positif Di RSD Wisma Atlet Sembuh, Yang Masih Dirawat Ada 4.653 Orang

Senin, 25 Januari 2021 | 09:29

JK Bakal Didukung Joe Biden Bila Mampu Akomodir Kepentingan AS

Senin, 25 Januari 2021 | 09:21

Selengkapnya