Berita

Markaz Syariah/Net

Politik

Pakar: Banyak Langgar UU, FPI Tidak Berhak Mendapat Ganti Rugi Soal Lahan Markaz Syariah

KAMIS, 07 JANUARI 2021 | 13:47 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Eks Front Pembela Islam tidak berhak mendapat ganti rugi dari konflik lahan dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII.

Konflik tersebut terkait hak guna usaha (HGU) lahan yang dipakai FPI untuk mendirikan Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pakar pertanahan dari Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Iwan Nurdin mengatakan, FPI justru melakukan pelanggaran dari HGU itu.

“Justru mereka melanggar banyak UU, terutama UU Perkebunan mereka langgar dan ada denda yang kurang lebih Rp 4 miliar kalau melakukan penyerobotan tanah perkebunan yang telah memiliki HGU,” kata Iwan, Kamis (7/1).

Menurutnya, akad jual beli tanah yang dilakukan FPI dengan masyarakat pada lahan itu tidak dapat dibenarkan menurut hukum Indonesia. Sebab, pemegang HGU yang sah atas tanah adalah PTPN VIII.

“Bahwa akadnya hanya pengalihan penggarapan juga tidak bisa diterima. Sebab, fakta di lapangan menunjukkan FPI tidak hanya menanami lahan dengan aneka tumbuhan namun juga membuat aneka bangunan,” terangnya.

Lanjut Iwan, HGU yang dimiliki PTPN VIII diperuntukan bagi usaha perkebunan, pertanian, peternakan, tambak perikanan. Sementara untuk bangunan, maka sertifikat dalam bentuk Hak Guna Bangunan (HGB).

“Harusnya untuk perkebunan bukan untuk pendidikan dan bangunan,” jelasnya.

Sambungnya, sudah tepat PTPN VIII meminta pengosongan lahan yang telah diduduki oleh FPI, kecuali bagi petani-petani kecil yang menggarap lahan perkebunan sekedar untuk menyambung hidup.

“PTPN harus memperlakukan semua pihak yang menduduki tanah mereka itu apakah FPI apakah kelompok-kelompok lainnnya itu dengan cara yang sama, kecuali adalah petani-petani kecil dan penggarap karena mereka menggarap lahan itu biasanya untuk menyambung hidup, untuk hal begitu ada yang namanya di negara kita itu disebut reforma agraria,” pungkasnya.

Populer

Mantan Petinggi Polri: Banyak Kasus Penistaaan Agama Islam Tak Diproses di Era Jokowi

Selasa, 21 September 2021 | 05:52

Ribuan Tetangga Rocky Gerung Bertekad Geruduk Kediaman Prabowo Subianto

Minggu, 19 September 2021 | 08:31

Lieus Sungkharisma Nilai Tindakan Napoleon Bonaparte terhadap M Kece Tak Sejalan dengan Ideologi Pancasila

Rabu, 22 September 2021 | 02:22

Di Mata Ketua GNPF Ulama, Napoleon Bonaparte Adalah Manusia Pilihan Tuhan

Minggu, 19 September 2021 | 14:28

Satu Tentara Dikabarkan Tewas Lagi di Papua, Natalius Pigai Salahkan Kebijakan Jokowi

Selasa, 21 September 2021 | 14:33

Beda Sikap Usai Diperiksa KPK, Anies Baswedan Tenang sedangkan 2 Politisi PDIP Pilih Kabur dari Wartawan

Selasa, 21 September 2021 | 19:34

Gatot Nurmantyo: Ada Apa dengan Covid-19? Yang Kaya Kaya Banget, Yang Miskin Miskin Banget

Jumat, 17 September 2021 | 22:17

UPDATE

Antisipasi Kembalinya Komunis, Prof. Bagir Manan Minta Masyarakat Perkuat Amalkan Pancasila

Senin, 27 September 2021 | 02:20

Jadi Strategi Penopang Perekonomian Nasional, Airlangga: Pemerintah Dukung Permodalan bagi UMKM

Senin, 27 September 2021 | 01:51

IDAI: Kasus Kematian Covid-19 Usia Anak di Indonesia Lebih Tinggi dari AS dan Negara-negara Eropa

Senin, 27 September 2021 | 01:34

Tutup Eksibisi Esports PON XX, Bamsoet: Olahraga Ini Bisa Berkontribusi Besar Pada Ekonomi Nasional

Senin, 27 September 2021 | 01:13

Formappi Generalisir Jabatan Pimpinan DPR untuk Korupsi, SDI Tempuh Jalur Hukum Jika Lucius Karus Tak Minta Maaf

Senin, 27 September 2021 | 00:38

Gatot Nurmantyo: Oligarki, Janji Palsu, Hingga Politik Pecah Belah Adalah Ciri Komunis Gaya Baru

Senin, 27 September 2021 | 00:15

Optimalkan Potensi Wisata Halal, Sandiaga Kaji Wacana Kedirjenan Khusus di Kemenparekraf

Minggu, 26 September 2021 | 23:57

Prof Bagir Manan: Kalau Kita Benar-benar Pancasila, Dengan Sendirinya Komunis Itu Mati

Minggu, 26 September 2021 | 23:29

Bahas Revisi Perpres 33/2020, Nasdem: DPRD Tidak Bisa Disamakan dengan ASN

Minggu, 26 September 2021 | 23:10

Ijazah ST Burhanudin Jadi Polemik, Relawan Jokowi Sarankan Jaksa Agung Fokus Penegakan Hukum

Minggu, 26 September 2021 | 22:51

Selengkapnya