Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher/Net
Pemerintah pemerintah telah memutuskan bakal memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) lebih ketat di Pulau Jawa dan Bali.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher, memberikan tujuh saran terkait penerapan PSBB ini.
Pertama, Netty meminta pemerintah untuk fokus pada penanganan Covid-19 dengan menjadikan sistem kesehatan sebagai basis kebijakan.
“Beri otoritas pada Kemenkes RI untuk menjadi leading sector. Lakukan peningkatan kualitas dan kuantitas 3T, tingkatkan kapasitas layanan kesehatan termasuk tempat isolasi, ruang ICU, ventilator, serta obat-obatan yang diperlukan dalam protokol penanganan Covid-19,†kata Netty kepada wartawan, Kamis (7/1).
Kedua, pemerintah perlu menurunkan positivity rate dengan memperbanyak dan mempermudah akses tes bagi masyarakat dengan pembiayaan terjangkau. Caranya, dengan memastikan tidak ada celah untuk memainkan kepentingan pribadi, kelompok apalagi bisnis dalam setiap program penanganan pandemi.
Ketiga, pemerintah harus menjamin perlindungan dan keselamatan tenaga kesehatan sebagai benteng terakhir di garda depan penanganan, mengingat lebih dari 500 orang nakes telah gugur.
Berikutnya, pemerintah juga harus memastikan program vaksinasi berjalan sesuai SOP dan berorientasi pada membangun imunitas rakyat, bukan untuk menjadi sarana bancakan oknum.
"Pemerintah harus memastikan program ini mendapat dukungan penuh rakyat dan semua pihak terkait agar dapat diandalkan sebagai game changer pandemi,†tegasnya.
Kelima, pemerintah harus mampu mengelola komunikasi publik yang baik atas setiap kebijakan yang diambil untuk membangun public trust. Di saat pandemi makin meluas, sementara masyarakat sudah jenuh dengan segala aturan, pemerintah harus kerja ekstra keras mengajak mereka menjadi agen perubahan sosial dengan disiplin prokes dan taat aturan.
“Gunakan dukungan saluran komunikasi secara masif. Optimalkan peran tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat. Jadikan para pejabat publik sebagai role model yang perilakunya dapat ditiru masyarakat. Jangan sampai komunikasi publik yang buruk menambah kegaduhan, kepanikan, bahkan pembangkangan masyarakat,†jelasnya.
Keenam, pemerintah perlu menyiapkan program bantuan sosial untuk masyarakat dan sektor yang terkena dampak kebijakan PSBB dengan basis data yang lebih baik dan akurat dengan memastikan program bansos berjalan tepat sasaran, tepat guna dan tidak terjadi lagi korupsi bansos yang memalukan.
Terakhir, kata politisi PKS ini, pemerintah perlu mengeluarkan petunjuk teknis yang jelas atas kebijakan umum PSBB yang diambil oleh pemerintah.
“Jangan sampai ada pihak tak bertanggung jawab yang mengambil celah dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,†katanya.
“Semoga kebijakan PSBB Jawa-Bali ini menjadi energi baru yang mendorong Indonesia bergerak maju, bukan sekedar maju-mundur atau tarik rem tekan gas,†tandasnya.
