Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador/Net
Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador mengatakan ia siap menyediakan vaksin Covid-19 untuk migran ilegal tanpa dokumen di Amerika Serikat (AS).
Pernyataan kesediaan itu disampaikan Lopez Obrador dalam konferensi pers pada Rabu (6/1). Ketika itu ia dinyata nasib para migran yang didominasi oleh warga negara Meksiko.
"Itu hak universal. Kami akan melakukannya," kata Lopez Obrador, seperti dikutip Reuters.
Meski begitu, presiden sayap kiri-tengah itu tidak merinci bagaimana pihaknya akan memvaksinasi para migran yang sudah berada di AS itu, atau migran mana yang memenuhi syarat.
Sehari sebelumnya, Selasa (5/1), Gubernur Negara Bagian Nebraska AS, Pete Ricketts yang seorang anggota Partai Republik mengatakan pemerintah kemungkinan tidak akan memvaksinasi para migran karena statusnya.
Pernyataan itu disampaikannya terkait dengan para migran yang bekerja di pabrik pengepakan daging di Nebraska, dan langsung memicu kritik dari ahli dan aktivis.
"Anda seharusnya menjadi penduduk resmi negara untuk dapat bekerja di pabrik itu, jadi saya tidak berpikir migran ilegal akan menjadi bagian dari program vaksin," kata Ricketts.
Institut Kebijakan Migrasi yang berbasis di Washington memperkirakan, 11 persen pekerja pengepakan daging di Nebraska, dan 10 persen pekerja di seluruh negeri tidak memiliki status imigrasi resmi.
Seorang diplomat senior Meksiko untuk Amerika Utara, Roberto Velasco menanggapi Ricketts pada Selasa malam.
"Mencabut pekerja penting yang tidak berdokumen dari vaksinasi Covid-19 bertentangan dengan hak asasi manusia," tulisnya di Twitter.
Selain Velasco, Perwakilan AS yang seorang pro-migran dari Partai Demokrat, Alexandria Ocasio-Cortez juga mengkritik penyataan Ricketts.
"Bayangkan menjadi begitu rasis sehingga Anda berusaha keras untuk memastikan bahwa orang yang menyiapkan makanan Anda tidak divaksinasi," tulisnya di Twitter.
Pertanyaan tentang akses terhadap vaksin berdasarkan kewarganegaraan telah menjadi perdebatan di beberapa bagian dunia.
Misalnya, kelompok hak asasi manusia telah menyatakan kemarahan bahwa warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza yang diduduki Israel harus menghadapi penantian yang lama untuk mendapatkan vaksin.
