Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin/Net
Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin tiba di Sudan pada Rabu (6/1) waktu setempat, dalam kunjungan pertama yang dilakukan oleh seorang pejabat senior Amerika sejak pemerintahan Presiden Donald Trump menghapus negara Afrika itu dari daftar negara sponsor terorisme.
Mnuchin mendarat di bandara internasional Khartoum, di mana dia diterima oleh penjabat Menteri Keuangan Heba Mohammed Ali, dan Kuasa Usaha AS di Sudan Brian Shukan, kata kantor perdana menteri dalam sebuah pernyataan.
“Ini adalah kunjungan pertama seorang kepala keuangan AS ke Sudan,†kata pernyataan itu, seperti dikutip dari Al-Arabiya, Kamis (7/1).
Selama di Sudan, Mnuchin juga akan bertemu dengan Presiden Mesir Abdel-Fattah el-Sissi, sekutu dekat Trump. Kunjungan tersebut adalah bagian dari kesibukan selama hari-hari terakhir pemerintahan Trump.
Menteri Keuangan AS juga diperkirakan akan bertemu dengan para pemimpin Sudan, termasuk kepala dewan kedaulatan yang berkuasa Jenderal Abdel-Fattah Burhan, dan Perdana Menteri Abdalla Hamdok.
“Kunjungan satu hari Mnuchin difokuskan pada ekonomi negara yang sedang berjuang dan kemungkinan bantuan ekonomi AS, termasuk potensi keringanan utang,†kata pernyataan itu.
Sudan sendiri saat ini memiliki lebih dari 60 miliar dolar AS utang luar negeri, dan keringanan utang serta akses ke pinjaman luar negeri secara luas dipandang sebagai pintu gerbang menuju pemulihan ekonomi.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo pada Agustus menjadi diplomat tertinggi Amerika pertama yang mengunjungi Sudan sejak 2005, ketika Condoleezza Rice berkunjung. Pompeo juga merupakan pejabat AS paling senior yang mengunjungi negara Afrika itu sejak penggulingan Omar al-Bashir tahun lalu.
Bulan lalu, pemerintahan Trump menyelesaikan penghapusan Sudan dari daftar negara sponsor terorisme AS. Langkah tersebut merupakan insentif utama bagi pemerintah di Khartoum untuk menormalisasi hubungan dengan Israel .
Kedua negara, Sudan dan Israel, telah sepakat untuk memiliki hubungan diplomatik penuh, menjadikan Sudan negara Arab ketiga - setelah Uni Emirat Arab dan Bahrain - yang bergerak untuk menormalisasi hubungan dengan Israel akhir tahun lalu, yang kemudian disusul oleh Maroko.
