Presiden AS Donald Trump dan mantan Menteri Pertahanan James Mattis/Net
Mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) James Mattis menyalahkan Presiden Donald Trump atas kerusuhan yang terjadi di Capitol Hill, Washington DC.
Mattis yang menjabat sebagai Menhan pertama era Trump mengatakan, mantan pimpinannya itu lah yang memicu kerusuhan karena menggerakkan para pendukung ke Capitol Hill.
"Serangan kekerasan hari ini di Capitol, upaya untuk menaklukkan demokrasi Amerika dengan aturan massa, digerakkan oleh Bapak Trump," ujar Mattis dalam pernyataan yang dirilis pada Rabu malam (6/1).
Menurut Mattis, Trump sudah menggunakan peran tertinggi negara dalam pemerintahan untuk menghancurkan kepercayaan rakyat Amerika terhadap pemilu. Ia juga menyebut Trump sudah "meracuni" rasa hormat orang Amerika terhadap sesamanya.
"Konstitusi kami dan Republik kami akan mengatasi noda ini dan rakyat AS akan bersatu kembali dalam upaya tanpa akhir untuk membentuk persatuan yang lebih sempurna, sementara Bapak Trump sepatutnya ditinggalkan sebagai seorang pria tanpa negara," jelasnya.
Dikutip dari
CBS News, itu bukan kritikan pertama Mattis terhadap Trump. Sebelumnya, pada Juni, ia juga memberikan pernyataan pedas kepada Trump perihal unjuk rasa anti-rasisme.
Ketika itu, Mattis menyoroti Trump yang mengusir paksa para pengunjuk rasa di Lafayette Square untuk berfoto. Trump juga kemudian mendesak gubernur untuk lebih keras menangani unjuk rasa yang dipicu oleh kematian George Floyd.
"Donald Trump adalah presiden pertama dalam hidup saya yang tidak berusaha menyatukan rakyat Amerika, bahkan tidak berpura-pura mencoba. Sebaliknya, dia mencoba memecah belah kita," kata Mattis ketika itu.
Sementara itu, pada akhir pekan lalu, Mattis dan sembilan mantan Menhan lainnya telah menyerukan agar Trump lapang dada menyerahkan kekuasaan pada Presiden terpilih Joe Biden untuk keamanan negara.
“Masing-masing dari kami bersumpah untuk mendukung dan mempertahankan konstitusi dari semua musuh, baik asing maupun domestik. Kami tidak bersumpah kepada individu atau partai," begitu pernyataan para Menhan.
