Kosovo Minta Biden Tinjau Ulang Normalisasi Dengan Serbia Yang Ditandatangani Saat Trump Berkuasa

Kosovo merasa perlu untuk membicarakan kembali perjanjian negara itu dengan Serbia pada saat Joe Biden resmi berkuasa.

Pejabat kepresidenan Kosovo Vjosa Osmani mengatakan bahwa presiden Amerika yang baru perlu mengetahui segala persoalan tentang perjanjian Kosovo-Serbia yang ditandatangani saat Donald Trump berkuasa, apalagi dalam beberapa peninjauan, perjanjian itu ternyata 'membahayakan'.

"Kami perlu duduk dan berbicara dengan tim Presiden AS Joe Biden, untuk melihat apa yang mereka pikirkan tentang isu-isu yang dicapai sebagai janji, bukan sebagai kesepakatan," kata Osmani kepada acara televisi BIRN Kosovo. Menekankan lagi, apakah semua klausul dalam perjanjian Washington menguntungkan Kosovo.

"Ada pertanyaan tentang isu-isu seperti danau Ujmani dan masalah politik lainnya yang perlu kita lihat seperti apa posisi pemerintahan Biden," kata Osmani, dikutip dari Balkan Insight, Rabu (6/1).

Dalam perjanjian tersebut, Kosovo dan Serbia berkomitmen untuk bekerja sama dengan AS untuk menjajaki kemungkinan berbagi danau Ujmani/Gazivode, sebuah waduk strategis penting yang diklaim oleh kedua belah pihak.

"Saya tidak berprasangka buruk karena saya bukan salah satu dari mereka yang berpikir bahwa pemerintahan baru hanya akan membuang perjanjian ini ke tempat sampah," tambah Osmani.

"Saya yakin bahwa pemerintahan (Biden) berkepentingan untuk menjaga Kosovo tetap berfungsi," katanya.

Osmani terpilih sebagai ketua parlemen Kosovo pada Februari 2020. Kemudian ia mengambil alih sebagai penjabat presiden pada November ketika Hashim Thaci mengundurkan diri setelah didakwa atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.