Berita

Wakil Ketua Komisi X, Abdul Fikri Fakih/Net

Politik

CPNS Guru Dihapus, Abdul Fikri Faqih: Apakah Negara Ini Jadi Swasta?

RABU, 06 JANUARI 2021 | 15:41 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Dihapusnya status guru sebagai PNS dan akan diubah menjadi tenaga PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) mulai 2021 mendatang terus menuai kritik pedas.

Komisi X DPR RI mempertanyakan kebijakan pemerintah tersebut yang menimbulkan kesan bahwa negara seperti swasta.

Kritis itu disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (6/1).


"Apakah negara ini sudah menjadi swasta dengan menempatkan posisi guru sebagai tenaga kontrak?" tegas Abdul Fikri.

Menurut Fikri, dengan adanya kebijakan tersebut menunjukkan bahwa awal tahun 2021 menjadi kabar terburuk bagi semua pahlawan tanpa tanda jasa, yang menjadi garda depan pendidikan bangsa ini.  

Pemerintah menetapkan dihapusnya formasi CPNS untuk guru. Sebagai gantinya, kebutuhan guru yang nyaris mencapai satu juta guru se-nusantara itu akan direkrut melalui PPPK.

"Bahasa lainnya (itu) kontrak!" sesal Politikus PKS ini.

Fikri menyebut perubahan kebijakan tersebut membuat syok masyarakat guru dan publik secara umum. Sebab, guru adalah profesi yang dibanggakan banyak orang dan dicita-citakan anak sejak kecil, dengan tujuan mulia yakni mengabdi pada negara untuk kemajuan bangsa.

Namun sekarang, guru bukanlah sebuah profesi pengabdian lagi yang bisa dibanggakan.

“Orang desa itu sederhana, bercita-cita jadi Pak dan Bu guru PNS di kampung, sudah top markotop. Anak-anaknya wajib sekolah pendidikan guru, bahkan apapun dijual sampai mereka lulus dan dapat gelar,” kata Fikri.

Bahkan, lanjutnya, agar bisa diangkat menjadi PNS guru, banyak orang memang sengaja magang di sekolah.  

“Dulu namanya wiyata bhakti. Mereka biasanya sudah menikah dan punya anak 1 atau 2, harapannya akan menggantikan yang pensiun atau mangkat dari PNS,” tuturnya.

Fikri juga mencontohkan masalah guru honorer guru Kategori 2 (K2) yang lebih miris lagi.

Kata dia, ada yang sudah lulus tes PPPK seperti yang dijanjikan, tapi sudah 22 bulan lebih SK-nya belum diangkat.

"Karena beliau K2, usianya juga sudah tua, dan kini sudah masuk masa pensiun, miris," ucap Fikri.

Lebih lanjut, Fikri mengatakan , cita-cita anak saat ini bisa berubah, sesuai dengan keadaan zaman. Anak-anak zaman sekarang mungkin tidak lagi bercita-cita menjadi guru, karena statusnya tidak jelas alias kontrak yang bisa dipecat sewaktu-waktu.

Atas dasar itu, Fikri meminta pemerintah berempati atas kondisi masyarakat yang sedang sulit saat ini.

"Silahkan saja mengubah kebijakan sebagai penguasa. Tapi mbok ya empatinya ditunjukkan sedikit saja,” pintanya.

“Toh, negara ini bukanlah swasta, yang bisa mengontrak pekerja sesuai kebutuhan saja.  Kalau sudah tidak berguna, ditinggalkan.” demikian Fikri.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

KPK Terbitkan Sprindik Baru Terkait TPPU Wali Kota Madiun Maidi

Rabu, 23 September 2026 | 18:27

Pemerintah Sediakan Pendidikan Gratis Mulai TK hingga SMA Lewat Dana BOS

Rabu, 23 September 2026 | 18:19

IHSG-Rupiah Kompak Parkir di Zona Hijau Usai BI Tahan Suku Bunga

Rabu, 23 September 2026 | 17:58

Beli Tiket MotoGP Indonesia 2026 via wondr by BNI Diskon hingga Rp300 Ribu

Rabu, 23 September 2026 | 17:41

Anggota DPRD Hingga Petinggi LSM Diperiksa KPK dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 23 September 2026 | 17:38

Prabowo Bentuk Tim Khusus Kaji Rencana Gratiskan Kuliah di PTN

Rabu, 23 September 2026 | 17:34

Bos BI Ungkap Investasi Asing Masuk RI Rp7,1Triliun, Ditopang SBN

Rabu, 23 September 2026 | 17:18

Legislator Nasdem Dorong Pembenahan Pelayaran, Belajar dari Kereta Api

Rabu, 23 September 2026 | 17:09

Pemerintah Bisa Lebih Repot Bila Daya Beli Kelas Menengah Terus Tertekan

Rabu, 23 September 2026 | 17:01

Prabowo Pantau Karhutla Sumatra-Kalimantan, 209,78 Hektare Masih Dipadamkan

Rabu, 23 September 2026 | 16:52

Selengkapnya