Menko PMK, Muhadjir Effendy/Repro
Pemerintah mempunyai cara agar tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan bantuan langsung tunai (BLT) di 2021 ini.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah telah melakukan pemetaan terhadap siapa saja penerima bantuan, termasuk secara geospasial atau keberadaan penerima bantuan.
"Karena itu, bukan melibatkan Bank hundara, Bank pemerintah, tapi juga kita libatkan PT Pos. Dan itu untuk memastikan bahwa dana-dan itu akan sampai kepada keluarga penerima manfaat," ujar Muhadjir di acara Sapa Indonesia Malam Kompas TV bertajuk "Jokowi Cairkan Bansos Covid-19" seperti dikutip
Kantor Berita Politik RMOL, Senin malam (4/1).
Dimana kata Muhadjir, untuk daerah yang tidak ada kantor Bank ataupun jangkauannya jauh, maka PT Pos akan secara langsung mengantarkan hingga ke rumah penerima bantuan.
"Iya (door to door), kemudian nanti penerimanya langsung difoto langsung kemudian dimasukkan ke database, kemudian menjadi bukti bahwa memang bantuan itu memang diterima kepada, disampaikan kepada yang paling berhak," jelas Muhadjir.
Sehingga kata Muhadjir, pemerintah mempunyai beberapa cara untuk mengatasi kemungkinan terjadinya penyimpangan.
Pemerintah dijelaskan Muhadjir sudah memiliki pengalaman cukup panjang, sehingga telah mengidentifikasi pola penyimpangan yang mungkin terjadi.
"Kita sudah punya pengalaman cukup panjang dan dari waktu ke waktu kita identifikasi pola-pola penyimpangan yang terjadi dan kemudian mulai kita atasi satu persatu," terang Muhadjir.
"Dan memang kita harus terus berupaya untuk memantau bagaimana supaya penyimpangan-penyimpangan yang pernah terjadi atau kemungkinan ada modus operandi baru penyimpangan itu bisa dicegah gitu," sambungnya.
