Pemerintah Harus Cermat, Masih Ada Potensi Pemotongan BLT

Bantuan sosial (Bansos) berupa sembako yang diubah menjadi bantuan langsung tunai (BLT) dianggap masih berpotensi terjadinya pemotongan nilai uang.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) di acara Sapa Indonesia Malam Kompas TV bertajuk "Jokowi Cairkan Bansos Covid-19", Senin malam (4/1).

Menurut HNW, Presiden Joko Widodo dan Menteri Sosial Tri Rismaharini harus mencermati dan mencegah terjadinya potensi tidak meratanya BLT yang menyebabkan kecemburuan di tengah masyarakat.

"Ya itu menjadi bagian dari yang harus dicermati betul ya oleh Pak Jokowi dan oleh Bu Risma sekarang ini. Karena celah itu memang sangat terbuka karena memang juga sekalipun sudah ada data terpadu kesejahteraan sosial, tetapi memang data itu sendiri inputnya masih menyisakan masalah," ujar HNW.

Selain itu, politisi PKS ini mengatakan, pemotongan nilai yang bantuan juga masih berpotensi terjadi meskipun Presiden Jokowi sudah mewanti-wanti agar tidak ada potongan terhadap BLT untuk masyarakat.

HNW pun berkaca pada terjadinya kasus dugaan suap yang menjerat Juliari Peter Batubara selaku Mensos saat itu yang diduga menerima suap sebesar Rp 10 ribu per paket bansos dari perusahaan vendor penyalur sembako untuk wilayah Jabodetabek.

"Jadi pemotongannya bukan dari pemerintah, tapi dari di tingkat rakyat. Di tingkat rakyat pun juga, rakyat yang menerima bantuan itu kadang-kadang kemudian setelah itu ada yang mendatangi dan meminta, dan mengatakan kalau tidak diberi maka nanti tidak dapat bagian lagi," ungkapnya.

Dengan demikian, sambung HNW, pemerintah harus segera mengantisipasi agar hal tersebut tidak terjadi kembali di masyarakat di tengah kondisi kesulitan ekonomi.

"Ini juga harus dicermati, jangan sampai ini terulang lagi, kalau terulang kembali maka yang diinginkan Pak Jokowi tidak terwujud," pungkasnya.