Gelar Demo, Aliansi Medan Perantau Desak KPK Segera Periksa Bupati Langkat

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digeruduk puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Medan Perantau.

Dalam aksinya, sejumlah atribut spanduk turut dibawa massa dengan beragam tulisan agar KPK memeriksa dan menangkap Bupati Kabupaten Langkat, Terbit Rencana PA terkait dugaan sejumlah kasus korupsi.

"Kami mendesak KPK dibawah pimpinan Bapak Firli Bahuri turun ke Kabupaten Langkat dan memeriksa saudara Terbit Rencana PA dalam dugaan sejumlah kasus korupsi yang selama ini terkesan tidak tersentuh oleh aparat penegak hukum," kata salah satu orator di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (4/1).

Aliansi Medan Perantau mendukung KPK agar berani mengungkap sejumlah dugaan kasus korupsi yang ada di Kabupaten Langkat.

Korlap Aliansi Medan Perantau, Didon mengaku pihaknya membawa sejumlah tuntutan. Pertama, meminta KPK mengusut dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang diduga dilakukan Bupati Kabupaten Langkat yang melibatkan saudara kandungnya, Iskandar PA berkaitan fee proyek pembangunan daerah Kabupaten Langkat.

"Meminta KPK mengusut tuntas dugaan adanya proyek fiktif yang diduga dilakukan Terbit Rencana PA saat menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Langkat yang merugikan negara sebesar Rp 4,5 miliar pada tahun anggaran 2017-2018," jelas Didon.

KPK juga diminta mengusut dugaan suap lelang jabatan yang dilakukan Terbit Rencana PA, sehingga para pejabat eselon yang ingin memiliki jabatan diwajibkan menyetor ratusan juta hingga miliaran rupiah.

Kemudian meminta KPK memeriksa pajak perusahaan kelapa sawit milik Terbit yang diduga tidak menyetor pajak ke negara selama menjabat sebagai Bupati Kabupaten Langkat.

"Kami juga meminta KPK mengusut dugaan fee dana BOS yang diduga bahwa seluruh kepala sekolah se-Kabupaten Langkat menyetor kepada saudara Terbit Rencana PA sebesar Rp 200 ribu sampai dengan 300 ribu per siswa," tandasnya.