Berita

Front Persatuan Islam/Net

Politik

FPI Ganti Nama, Ngabalin: Apa Pun Namamu, Tak Ada Tempat Di Republik Ini

KAMIS, 31 DESEMBER 2020 | 19:45 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Perubahan nama FPI yang sebelumnya Front Pembela Islam menjadi Front Persatuan Islam turut dikomentari oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochrar Ngabalin.

Melalui akun Twitternya, Ngabalin menyebut bahwa tidak ada tempat bagi mantan fungsionaris FPI lama meski telah berubah nama.

“Front Persatuan Islam (FPI), apa pun namamu, kau tidak ada tempat di Republik ini,” ujarnya seperti diberitakan Kantor Berita RMOLSumut, Kamis (31/12).


Ia mengatakan, haluan FPI bertentangan dengan konstitusi bangsa Indonesia.

“Basis dan haluanmu adalah negara khilafah Islamiyah. Itu adalah sebuah pembangkangan terhadap negara dan konstitusi yang  sah dan berlaku,” sambungnya.

Di sisi lain, Ngabalin mengingatkan kepada generasi muda Islam di Indonesia untuk tidak gagal paham dengan paham dan konstitusi yang dianut negara.

“Generasi muda Islam harus terlindungi dari ormas radikal,” demikian Ngabalin.

Front Persatuan Islam dideklarasikan oleh tokoh-tokoh yang sebelumnya berada di Front Pembela Islam. Deklarasi tersebut diumumkan beberapa saat setelah pengumuman pemerintah soal pembubaran FPI serta melarang seluruh kegiatan FPI.

"Dengan ini kami deklarasikan Front Persatuan Islam untuk melanjutkan perjuangan membela agama, bangsa, dan negara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945," jelas keterangan yang diterima redaksi terkait deklarasi FPI.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Aplikasi Digital Berbasis White Label Dukung Operasional KDKMP

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:59

Wamenaker Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Multistrada

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:43

DPD Dorong Kemenko Polkam Lahirkan Peta Jalan Keamanan Papua

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:28

Mengoptimalkan Potensi Blue Ocean Economy

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:53

Wagub Lampung Minta Gapembi Kawal Pemenuhan Standar MBG

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:35

Analis Geopolitik: Tiongkok Berpotensi sebagai Global Stabilizer

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:23

Prabowo dan Tumpukan Uang

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:58

ANTAM Tetap Fokus Jaga Fundamental Bisnis di Tengah Dinamika Global

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:46

Sukseskan Program Nuklir, PKS Dorong Pembentukan Kembali BATAN

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:23

Paradigma Baru Biaya Logistik

Kamis, 14 Mei 2026 | 02:59

Selengkapnya