Berita

Presien Donald Trump/Net

Dunia

Senator: Peretasan Sejumlah Lembaga Pemerintah AS Berawal Dari Kurangnya Kebijakan Hukum Dunia Maya Sebelum Trump

KAMIS, 31 DESEMBER 2020 | 15:16 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Senator AS dari Partai Demokrat Mark Warner mengatakan bahwa serangan dunia maya yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap badan-badan pemerintah AS yang dilaporkan bulan ini mungkin telah dimulai lebih awal dari musim semi (sekitar Maret) lalu seperti yang diyakini sebelumnya.

Penyelidik AS awalnya memang mengira bahwa serangan terhadap lembaga pemerintah dan target industri swasta dimulai pada Maret atau April, termasuk pelanggaran Departemen Keuangan, Negara Bagian, Perdagangan dan Energi. Peretas Rusia yang didukung negara diidentifikasi sebagai tersangkanya, namun negara tersebut membantahnya.

"Penggalian awal mungkin telah dimulai lebih awal," kata senator Warner dari Virginia, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Intelijen Senat, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (31/12).


Warner mengatakan penyelidikan ekstensif terhadap peretasan itu aktif, tetapi sejauh ini pemerintah AS tidak memiliki bukti kuat bahwa rahasia pemerintah rahasia telah dibobol oleh para peretas.

Warner mengatakan kesenjangan dalam hukum AS dan internasional membuat sulit untuk melacak dan menindak peretasan skala besar dan bahwa Amerika Serikat dan sekutunya harus bertindak untuk memperketat kontrol.

"Kami masih belum memiliki pelaporan wajib pada insiden peretasan besar untuk sektor swasta, atau dalam hal ini sektor publik," kata Warner.

"Jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menilai serangan (terbaru), memakan waktu lebih lama dari yang kami inginkan," tambahnya.

Warner mengatakan kurangnya hukum dan kebijakan AS untuk melawan peretasan besar seperti itu adalah produk dari "kurangnya kebijakan yang mendahului (pemerintahan Presiden Donald) Trump."

Selama pemerintahan Presiden Barack Obama, katanya, orang-orang baik di pemerintahan dan sektor swasta "menolak dengan ganas" pada pembicaraan tentang meningkatkan kontrol hukum dunia maya.

Kampanye peretasan terbaru, diungkapkan oleh pejabat AS pada pertengahan Desember, memasuki sistem pemerintah dan swasta AS dengan diam-diam merusak pembaruan yang dirilis oleh perusahaan perangkat lunak yang berbasis di Texas, SolarWinds, yang melayani pelanggan pemerintah di seluruh cabang eksekutif, militer, dan layanan intelijen, menurut dua orang yang akrab dengan masalah tersebut.

Triknya - sering disebut sebagai "serangan rantai pasokan" - bekerja dengan menyembunyikan kode berbahaya di bagian tubuh pembaruan perangkat lunak yang sah di sini yang disediakan untuk target oleh pihak ketiga.

Meskipun Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan sumber pemerintah AS mengatakan Rusia adalah tersangka utama dalam serangan itu, Trump sendiri telah mempertanyakan tanggung jawab mereka dan menduga China mungkin berada di balik serangan itu.

"Jelas ada keengganan dari Gedung Putih ini untuk memanggil Rusia berulang kali," kata Warner.

"Saya tidak percaya itu adalah masalah komunitas intelijen. Saya pikir itu adalah masalah Gedung Putih." 

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya