Berita

Simpatisan FPI/Net

Politik

Eks Menkominfo Setuju Komnas HAM, Pembubaran FPI Harus Lewat Proses Peradilan

KAMIS, 31 DESEMBER 2020 | 14:27 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pendapat Wakil Ketua Internal Komnas HAM RI, Munafrizal Manan dalam menyikapi pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) Front Pembela Islam (FPI) mendapat dukungan.

Munafrizal menjelaskan bahwa pemerintah tidak boleh membubarkan organisasi hanya berdasarkan asas contrarius actus serta tanpa mekanisme proses peradilan (due process of law).

Baginya, sanksi pencabutan status badan hukum suatu organisasi berdasarkan asas contrarius actus sangat jelas tidak dapat dibenarkan. Sebab, hal itu memberikan keleluasaan dan sewenang-sewenang dalam mematikan suatu organisasi.

Komnas HAM sendiri, sambung Munafrizal, mendefinisikan hak berserikat dan berkumpul sebagai hak yang bersifat individual dan kolektif. Hak ini beririsan dengan hak sipil dan hak politik. Termasuk berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat.

Pendapat ini mendapat dukungan dari mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring. Dia setuju bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sehingga pembubaran ormas harus melalui proses hukum yang berlaku.

“Setuju, karena ini negara hukum. Pembubaran ormas harus melalui proses peradilan,” tegas politisi PKS itu dalam akun Twitter pribadi, Kamis (31/12).

Seluruh kegiatan dari Front Pembela Islam (FPI) telah dilarang oleh pemerintah. Pelarangan tersebut tertuang dalam SKB 6 pucuk pimpinan kementerian dan lembaga, yakni Menteri Dalam Negeri, Menkominfo, Menkumham, Kapolri, Jaksa Agung, dan Kepala BNPT.

Populer

Aktivis Myanmar: Kami Menentang Dan Mengutuk Indonesia Atas Rencana Mengirimkan Utusan Ke Burma

Rabu, 24 Februari 2021 | 08:14

Guru Besar Atomi University Jepang: Indonesia Salah Satu Benteng Demokrasi Di Asia Tenggara, Sayangnya Mundur

Senin, 22 Februari 2021 | 20:17

Sudah Di Meja Jokowi, Jaksa Agung ST Burhanuddin Dikabarkan Salah Satu Yang Bakal Dicopot

Sabtu, 20 Februari 2021 | 09:42

Andi Arief: Ternyata Ada Dendam PDIP Terhadap SBY Sebagai Menantu Jenderal Sarwo Edhie Wibowo

Rabu, 17 Februari 2021 | 20:17

Politisi PDIP Doakan Anies Binasa, Andi Sinulingga: Apakah Yang Begini Tidak Diproses?

Senin, 15 Februari 2021 | 12:37

Pindah Ibu Kota Tidak Sesuai Dengan Omongan Jokowi ‘Atasi Banjir Lebih Mudah Jika Jadi Presiden’

Senin, 22 Februari 2021 | 08:54

Jokowi Dikerubung Warga, Iwan Sumule: Rakyat Dihukum, Rakyat Diminta Maklum

Selasa, 23 Februari 2021 | 22:53

UPDATE

Benarkan Rumahnya Digeledah, Ihsan Yunus PDIP Bungkam Ditanya Hilangkan Barang Bukti Suap Bansos

Kamis, 25 Februari 2021 | 22:15

Rampung Diperiksa 7,5 Jam, Ihsan Yunus: Semuanya Sudah Disampaikan Ke Penyidik

Kamis, 25 Februari 2021 | 21:55

BMI: Pak Moeldoko Minim Prestasi Dan Buruk Bagi Mental Kepemimpinan Demokrat

Kamis, 25 Februari 2021 | 21:33

Cek Ombak, Simulasi Lawan Anies Bisa Jadi Penentu Nasib Prabowo Di 2024

Kamis, 25 Februari 2021 | 21:07

Ketua IKKT Puspen TNI Beri Bantuan Anggota Terdampak Banjir

Kamis, 25 Februari 2021 | 20:58

Tak Bisa Jawab Pertanyaan, Saksi Ahli Di Sidang Syahganda Pilih Mundur

Kamis, 25 Februari 2021 | 20:47

Indriyanto Seno Adji: Tak Semua Sengketa Pertanahan Dilabeli “Mafia Tanah”

Kamis, 25 Februari 2021 | 20:39

Enam Jam Berlalu, Ihsan Yunus Masih Dikorek Penyidik KPK Soal Korupsi Bansos Covid-19

Kamis, 25 Februari 2021 | 20:19

India-Pakistan Sepakat Akhiri Konflik Bersenjata Di Kashmir

Kamis, 25 Februari 2021 | 20:14

LaNyalla Tersentak, 332 Desa Di Kalbar Belum Nikmati Listrik, Bahkan Ada Yang Numpang Ke Malaysia

Kamis, 25 Februari 2021 | 19:59

Selengkapnya