Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD/Net
Front Pembela Islam (FPI) dinilai sudah tidak lagi memiliki legal standing sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas), yang secara de jure telah bubar sejal 20 Juni 2019.
Atas alasan itu, pemerintah melarang segala kegiatan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan diri sebagai FPI.
Penegasan ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam keterangan pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta, Rabu (30/12)
"Kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, itu dianggap tidak ada dan harus ditolak karena
legal standing-nya itu tidak ada, terhitung hari ini," tegasnya.
Mahfud menjelaskan bahwa FPI yang sudah bubar sebagai ormas tetap masih melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban, keamanan, dan bertentangan dengan hukum menjadi pertimbangan larangan itu terbit.
Pelarangan aktivitas FPI ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82 PUU 11 2013 tertanggal 23 Desember 2014.
Setiap kegiatan yang dilakukan FPI dihentikan karena tidak lagi memiliki
legal standing baik sebagai ormas maupun organisasi biasa.
“FPI tidak punya legal standing kepada aparat pemerintah pusat dan daerah," sambung mantan ketua MK itu.
Pelarangan kegiatan FPI itu dipertegas melalui Keputusan bersama Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian FPI.
Turut hadir dalam konferensi pers ini Menkumham Yasonna Laoly, Mendagri Tito Karnavian, Kepala KSP Moeldoko, Menkominfo Johnny G Plate, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, Kepala BIN Budi Gunawan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar.
