Berita

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD/Net

Politik

Mahfud MD: Kalau Ada Yang Mengatasnamakan FPI Harus Ditolak

RABU, 30 DESEMBER 2020 | 13:16 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Front Pembela Islam (FPI) dinilai sudah tidak lagi memiliki legal standing sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas), yang secara de jure telah bubar sejal 20 Juni 2019.

Atas alasan itu, pemerintah melarang segala kegiatan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan diri sebagai FPI.

Penegasan ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam keterangan pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta, Rabu (30/12)

"Kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, itu dianggap tidak ada dan harus ditolak karena legal standing-nya itu tidak ada, terhitung hari ini," tegasnya.

Mahfud menjelaskan bahwa FPI yang sudah bubar sebagai ormas tetap masih melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban, keamanan, dan bertentangan dengan hukum menjadi pertimbangan larangan itu terbit.

Pelarangan aktivitas FPI ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82 PUU 11 2013 tertanggal 23 Desember 2014.

Setiap kegiatan yang dilakukan FPI dihentikan karena tidak lagi memiliki legal standing baik sebagai ormas maupun organisasi biasa.

“FPI tidak punya legal standing kepada aparat pemerintah pusat dan daerah," sambung mantan ketua MK itu.

Pelarangan kegiatan FPI itu dipertegas melalui Keputusan bersama Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta penghentian FPI.

Turut hadir dalam konferensi pers ini Menkumham Yasonna Laoly, Mendagri Tito Karnavian, Kepala KSP Moeldoko, Menkominfo Johnny G Plate, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, Kepala BIN Budi Gunawan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar.

Populer

Benny K. Harman: Jika Laporan Risma Benar, Maka Rezim Jokowi Lebih Kejam Dari Teroris

Sabtu, 01 Mei 2021 | 11:57

Joko Widodo Kembali Bikin Heboh, Kali Ini Soal Babi Panggang Ambawang

Sabtu, 08 Mei 2021 | 07:06

Ajakan Presiden Jokowi Makan Babi Saat Lebaran, ICMI: Tidak Punya Empati!

Sabtu, 08 Mei 2021 | 13:17

Ini Penjelasan Firli Bahuri Soal Isu Pemecatan Novel Baswedan Dkk Karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Senin, 03 Mei 2021 | 19:59

Soal Jokowi Dan Babi Panggang, Joman: Pecat Pratikno

Sabtu, 08 Mei 2021 | 11:55

Presiden Jokowi Bisa Beri Mandat Kepada Jusuf Kalla Untuk Selesaikan Papua

Selasa, 04 Mei 2021 | 16:51

Ustadz Abdul Somad Diserang Kabar Burung, Kali Ini Tentang Kado Pernikahan

Minggu, 02 Mei 2021 | 22:03

UPDATE

KPU Bersiap Hadapi Panel Sidang Sengketa Pilkada Jilid II Di MK Secara Online Pekan Depan

Rabu, 12 Mei 2021 | 01:24

Satgas Covid-19 Minta Pemda Perketat Aturan Mobilitas Dan Kerumunan Selama Masa Lebaran

Rabu, 12 Mei 2021 | 00:55

Korut Terima Tawaran Terbaru AS, Angin Segar Bagi Semenanjung Korea

Rabu, 12 Mei 2021 | 00:22

Mutasi Virus Covid Mengintai Anak Dan Remaja Di Dunia, IDAI Sangsi Pemerintah Mampu Buka Sekolah Yang Aman Covid-19

Rabu, 12 Mei 2021 | 00:00

Mendag Dibela PKB, Noel: Ada Apa Dengan Senayan, Ini Soal Bisnis?

Selasa, 11 Mei 2021 | 23:56

H-2 Lebaran, Jumlah Penumpang Di 15 Bandara Turun 37,6 Persen

Selasa, 11 Mei 2021 | 23:45

bjb 60versary, Promo Lucky Birthday Berhadiah Jutaan Rupiah

Selasa, 11 Mei 2021 | 23:13

IDI Minta Rumah Sakit Hingga Puskesmas Siapkan Langkah Antisipatif Lonjakan Kasus Covid-19 Paska Libur Lebaran

Selasa, 11 Mei 2021 | 23:07

Bukan Hanya Timur Tengah Atau Negara Arab, Sejarah Peradaban Islam Juga Sangat Lekat Di Uzbekistan

Selasa, 11 Mei 2021 | 23:04

Minimalkan Kerumunan, Menko PMK Imbau Jemaah Shalat Ied Wudhu Dari Rumah

Selasa, 11 Mei 2021 | 22:43

Selengkapnya