Berita

Tenaga kesehatan Belanda/Net

Dunia

Tunda Suntikan Vaksin, Mantan Pejabat Kesehatan Belanda Sebut Strategi Vaksinasi Negaranya Memalukan

RABU, 30 DESEMBER 2020 | 07:36 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Seorang mantan pejabat senior kesehatan Belanda mengkritik langkah pemerintah yang dianggapnya terlambat melakukan vaksinasi kepada warganya.

Dia bahkan menyebut strategi vaksinasi virus corona di Belanda ‘memalukan’, karena negara tersebut harus menunggu hingga 8 Januari untuk mulai memberikan suntikan, sementara negara-negara lain di Eropa dan di tempat lain sudah memulai vaksinasi.

Roel Coutinho, mantan direktur terhormat dari Pusat Pengendalian Penyakit Menular di Institut Nasional untuk Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan, mengatakan hal itu dalam sebuah program televisi lokal pada Senin (28/12) malam waktu setempat.


“Menunda dimulainya program vaksinasi berarti beban perawatan kesehatan yang berlebihan akan berlanjut untuk waktu yang lama. Artinya, dampaknya tidak hanya bagi orang yang terjangkit Covid-19, tetapi juga bagi orang lain, karena mereka tidak dapat diterima atau operasi harus ditunda,” ungkapnya seperti dikutip dari CNA, Selasa (29/12).

Saat ini batch pertama vaksin yang dibuat oleh Pfizer dan mitra Jermannya BioNTech sebenarnya telah tiba di Belanda, tetapi itu tidak akan diberikan hingga 8 Januari. Pemerintah mengatakan mereka masih terlibat dalam persiapan termasuk menyiapkan sistem TI untuk mendaftarkan semua vaksinasi dan staf pelatihan.

“Pada akhirnya, tujuan kami adalah cakupan vaksinasi setinggi mungkin,” kata Menteri Kesehatan Hugo de Jonge awal bulan ini.

“Kami hanya dapat mencapai ini jika orang-orang memiliki kepercayaan pada vaksin dan proses vaksinasi,” lanjutnya.

Terkait kritikan Coutinho, De Jonge enggan untuk berkomentar.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya