Bela Ancaman Duterte 'Tidak Ada Vaksin Tidak Ada Tentara AS Di Filipina', Jubir: Itu Bukan Pemerasan, Berteman Harus Saling Bantu

Juru bicara kepresidenan Filipina, Harry Roque, mengatakan bahwa ancaman Presiden Rodrigo Duterte untuk mengakhiri perjanjian militer jika AS gagal mengirimkan jutaan vaksin Covid-19, dinilai sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan luar negerinya yang independen.

Roque mengatakan pada hari Senin (28/12) waktu setempat, bahwa pernyataan presiden yang berbuni “tidak ada vaksin, tidak ada Perjanjian Pasukan Kunjungan (VFA)” pada akhir pekan kemarin, bukanlah upaya untuk ‘memeras’ sekutu lama Filipina tersebut.

Sementara senator Panfilo Lacson mengkritik pernyataan Duterte tersebut.

“Memperlakukan orang Amerika seperti sekelompok yokel (orang udik) mungkin telah menutup nasib Filipina, dan memaksa negara itu untuk menerima Sinovac China alih-alih vaksin AS Pfizer-BioNTech dan Moderna,” kata Lacson, seperti dikutip dari Arab News, Selasa (29/12).

“Harus ada cara yang lebih diplomatis atau setidaknya cara yang lebih baik dalam meminta sekutu lama untuk membantu kami dengan vaksin bagi orang-orang kami tanpa terdengar seperti kami memeras mereka,” ungkapnya.

“Kita memiliki peluang bagus untuk mendapatkan vaksin lebih awal dari AS, tetapi seseorang dari pihak kami menjatuhkan bola dan belum dimintai pertanggungjawaban,” tambahnya.

Menanggapi klaim Lacson, Roque mengatakan bahwa presiden masih menjadi “arsitek kebijakan luar negeri negara” dan tidak dapat dihentikan untuk mengambil keputusan tersebut.

“Tidak ada yang salah dengan ucapan presiden. Ini bukan pemerasan. Yang ingin disampaikan Presiden adalah kita berteman jadi harus saling membantu, ”ujarnya.

Dalam pertemuan yang disiarkan televisi dengan Satuan Tugas Antar Badan untuk Manajemen Penyakit Menular yang Muncul (IATF-MEID) pada hari Sabtu (26/12), Duterte kembali mengancam akan mengakhiri pakta militer jika AS gagal memberikan vaksin ke Filipina.

“VFA mendekati akhirnya. Jika mereka gagal memberikan bahkan minimal 20 juta vaksin, lebih baik mereka keluar. Tidak ada vaksin, tidak boleh tinggal di sini,” kata Duterte saat itu.

Filipina sebelumnya memang telah memberi tahu AS tentang keputusannya untuk mengakhiri perjanjian awal tahun ini, tetapi Duterte memutuskan pada bulan Juni untuk menangguhkan pencabutan tersebut mengingat perkembangan politik di wilayah itu.

Penangguhan tersebut akan berakhir tahun ini, tetapi dapat diperpanjang selama enam bulan lagi untuk memungkinkan kedua belah pihak menemukan pengaturan yang lebih ditingkatkan, saling menguntungkan, dapat disepakati bersama, dan lebih efektif serta bertahan lama tentang cara bergerak maju dalam pertahanan bersama.

Namun, nasib VFA sekarang tampaknya bergantung pada pengiriman vaksin.

“Jika Anda ingin membantu, jika Amerika ingin membantu, berikanlah. Berhenti berbicara. Yang kami butuhkan adalah vaksin, bukan pidato verbose Anda,” kata Duterte.