Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani/Net

Politik

Soal Defisit APBN Rp 1.000 Triliun, Pengamat: Sri Mulyani Aman Jadi Menteri Karena Punya Jaringan Utang

SENIN, 28 DESEMBER 2020 | 18:18 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla tentang perekonomian Indonesia yang jeblok akibat Covid-19 dan diperparah dengan kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang sudah mengalami defisit sebelumnya, menuai reaksi beragam dari berbagai kalangan masyarakat.  

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin mengatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani seharusnya melakukan evaluasi terhadap berbagai program yang dicanangkannya untuk menanggulangi kondisi keuangan negara akibat terdampak pandemi Covid-19.

"Sri Mulyani jadi menteri jangan hanya cari utang dan utang. Bagaimana bisa cari pendapatan untuk negara, uang itu kan adanya di orang-orang kaya. Bahkan nama-nama orang Indonesia juga namanya ada di Panama Papers," kata Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (28/12).

Apalagi, sambung Ujang, defisit APBN susah terjadi sejak sebelum pandemi Covid-19 menghantam tanah air. Karena itu, seharusnya Menkeu Sri Mulyani dievaluasi oleh Presiden Joko Widodo.

Namun, Ujang meyakini Presiden Jokowi tidak akan mengevaluasi Sri Mulyani. Sebab, Sri Mulyani dinilai memiliki jaringan yang luas di luar negeri.  

"Dari dulu juga sudah defisit. Jokowi tak akan pecat Sri Mulyani. Jika mau pecat sih, reshuffle kemarin sudah didepak. Tapi kan tidak?" katanya.

"Sri Mulyani itu penting bagi Jokowi, penting karena Sri Mulyani jaringan luas secara internasional, agar Indonesia bisa berutang. Karena tanpa utang, APBN kita juga tak jalan," demikian Ujang Komarudin.

Jusuf Kalla sebelumnya menyebut akar persoalan bangsa Indonesia saat ini adalah pandemi Covid-19 yang tak kunjung berakhir.

Menyoal sebab dan akibat, jebloknya ekonomi Indonesia saat ini tak bisa dilepaskan dengan Covid-19. Hal itu, kata JK, diperparah dengan kondisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang sudah mengalami defisit sebelumnya.

"Defisit APBN kita lebih dari Rp 1.000 triliun. Saya kira ini menjadi sejarah ekonomi kita, inilah yang tertinggi," tuturnya dalam sebuah webinar bertema 'Masalah Strategis Kebangsaan Dan Solusinya', Minggu malam (27/12).

Bila hal ini tak segera dibenahi pemerintah, maka bukan tidak mungkin ekonomi semakin terperosok lebih dalam dan akan memunculkan masalah-masalah baru.

"Masalah berikutnya nanti bisa-bisa 30 hingga 40 persen daripada anggaran kita tahun berikutnya hanya untuk membayar bunga dan mencicil utang, itu yang akan kita hadapi," tandasnya.

Populer

Gempa Megathrust Bisa Bikin Jakarta Lumpuh, Begini Penjelasan BMKG

Jumat, 22 Maret 2024 | 06:27

KPK Lelang 22 iPhone dan Samsung, Harga Mulai Rp575 Ribu

Senin, 25 Maret 2024 | 16:46

Pj Gubernur Jawa Barat Dukung KKL II Pemuda Katolik

Kamis, 21 Maret 2024 | 08:22

KPK Diminta Segera Tangkap Direktur Eksekutif LPEI

Jumat, 22 Maret 2024 | 15:59

Bawaslu Bakal Ungkap Dugaan Pengerahan Bansos Jokowi untuk Menangkan Prabowo-Gibran

Rabu, 27 Maret 2024 | 18:34

Connie Bakrie Resmi Dipolisikan

Sabtu, 23 Maret 2024 | 03:11

KPK Lelang Gedung Lampung Nahdiyin Center

Selasa, 26 Maret 2024 | 10:12

UPDATE

Jelang Piala AFF dan AFC, 36 Pemain Masuk Seleksi Tim U-16 Tahap Dua

Jumat, 29 Maret 2024 | 08:02

Gunung Semeru Kembali Erupsi, Warga DIminta Tak Beraktivitas

Jumat, 29 Maret 2024 | 07:25

Kemnaker Gelar Business Meeting Pengembangan SDM Sektor Pariwisata

Jumat, 29 Maret 2024 | 07:11

2.098 Warga Terjangkit DBD, Pemkot Bandung Siagakan 41 Rumah Sakit

Jumat, 29 Maret 2024 | 07:01

Sebagian Wilayah Jakarta Diprediksi Hujan Ringan

Jumat, 29 Maret 2024 | 06:21

Warga Diimbau Lapor RT sebelum Mudik Lebaran

Jumat, 29 Maret 2024 | 06:11

Generasi Z di Jakarta Bisa Berkontribusi Kendalikan Inflasi

Jumat, 29 Maret 2024 | 06:04

Surat Dr Paristiyanti Nuwardani Diduga jadi Penyebab TPPO Farienjob Jerman

Jumat, 29 Maret 2024 | 06:00

Elektabilitas Cak Thoriq Tak Terkejar Jelang Pilkada Lumajang

Jumat, 29 Maret 2024 | 05:42

Satpol PP Diminta Jaga Perilaku saat Berinteraksi dengan Masyarakat

Jumat, 29 Maret 2024 | 05:31

Selengkapnya