Berita

Refly Harun/Repro

Hukum

Refly Harun Harap Penuntasan Kasus Tewasnya Enam Laskar FPI Transparan

SENIN, 28 DESEMBER 2020 | 10:32 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Pakar hukum tata negara Refly Harun menaruh harapan agar kasus tewasnya enam laskar Front Pembela Islam (FPI) yang saat ini ditangani oleh Komnas HAM diselesaikan secara transparan dan dapat diterima oleh publik.

"Maka, mari kita sama-sama menunggu apa yang kabar dari Komnas HAM apa yang mereka temukan dan kita juga tidak perlu  sakwasangka dengan proses ini, yang penting kita kawal," kata Refly dalam video di channel Youtube miliknya yang dilihat redaksi, Senin (28/12).

Refly menegaskan, dalam proses pengungkapan kasus ini, tidak boleh mencari kesalahan. Oleh sebab itu yang benar harus dikatakan benar dan yang salah harus menghadapi konsekuensi hukum, karena Indonesia merupakan negara hukum.


Misalnya, sambung Refly, proses pengungkapan ini dilaporkan kepada Presiden Jokowi, maka ia berharap Presiden menindaklanjuti dengan pembentukan tim independen, bahkan meminta Komnas HAM untuk memulai proses Pro Yustisia.

Jika dikembalikan lagi kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian, kata Refly, justru menjadi pihak yang berkepentingan dalam kasus tewasnya enam laskar FPI.

"Tentunya akan sulit bagi penegak hukum, bagi Polri atau Polda seandainya mereka harus dijadikan wasit dalam kasus yang melibatkan mereka sendiri dimana masyarakat sedang menunggu informasi yang transparan yang tidak memihak yang mengungkap kasus sebenarnya, apakah ini murni pembelaan diri ataukan ini sebuah pelanggaran HAM sebagaimana yang dilontarkan oleh Kontras," pungkas Refly.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Giliran ASN dan Pejabat Bea Cukai Diperiksa KPK

Rabu, 19 Agustus 2026 | 12:56

Usulan ATM MBG Bakal Dibahas di Komisi IX DPR

Rabu, 19 Agustus 2026 | 10:40

UPDATE

8.620 Hektare Lahan Kalsel Terbakar, Pemadaman Terganjal Krisis Air

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:24

BRImo Taiwan Manjakan Diaspora dan PMI Kelola Keuangan

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:15

Temuan Bibit Sawit Bongkar Motif Karhutla Bukan Semata karena El Nino

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:52

ISPA dan Rabies Mulai Mengancam Ribuan Pengungsi Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:39

Tolak Demo Berbau Provokasi di DPR, Jaga Jakarta!

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:23

Magang Pengurus KDKMP Replikasi Model Bisnis Berbasis Potensi Desa

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:12

Masa Iddah Politik Calon Ketum PBNU: Bolehkah Perkum Menambah Syarat?

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:06

Menuju Muktamar NU, Nahdliyin Berharap Sejarah 2015 Tak Terulang

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:31

Gebu Minang-Hanura Terbangkan 3,6 Ton Rendang Buat Korban Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:28

Obligasi Sosial Berkelanjutan BRI Raih IDX Channel Anugerah ESG 2026

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:16

Selengkapnya