Mahfud: Kita Tidak Membuat HGU Yang Baru, Tapi Dianggap Biang Masalahnya

Tidak sedikit masalah yang dihadapi pemerintahan Joko Widodo adalah persoalan yang timbul akibat dari kebijakan pemerintah sebelumnya.

Begitu kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat menjadi Keynote Speaker di acara Webinar Dewan Pakar MN KAHMI, Minggu malam (27/12).

"Masalah yang saya catat itu, masalah itu timbul karena sudah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya. Dan kita lalu dibebani tugas untuk mengatasi problem-problemnya yang sudah dikunci," ujar Mahfud MD.

Ketua Dewan Pakar Majelis Nasional KAHMI ini lantas memberikan contoh beberapa persoalan yang terjadi sebelum pemerintahan Jokowi.

Di mana saat ini, kata Mahfud, banyak orang mempersoalkan penguasaan lahan tanah hingga ratusan ribu hektare.

Mahfud pun mengaku mempunyai daftar 14 grup yang menguasai tanah ratusan ribu hektare tersebut.

"Lalu dikatakan, pemerintah tidak adil, masa membuat HGU seperti itu, tidak adil kepada rakyat," kata Mahfud.

Padahal kata Mahfud, hal tersebut telah dilakukan sejak zaman Presiden Soeharto dan dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya.

"Dan kita (rezim Jokowi) tuh tidak ada yang membuat yang baru. Lalu kita lagi yang dianggap biang masalahnya gitu," keluh Mahfud.

Mahfud pun menyebut bahwa, jika tanah tidak digarap atau diberikan Hak Guna Usaha (HGU), maka lahan negara tidak akan produktif.

Sementara dengan pemberian HGU, maka akan banyak pendapatan, pertumbuhan ekonomi naik, lalu didistribusikan ke masyarakat sekitarnya.

“Sehingga kalau tanah itu tetap ditelantarkan sesudah di-HGU-kan, itu juga bisa diambil oleh negara, bisa dilakukan diberikan sanksi oleh negara," terang Mahfud.