Berita

Menko Polhukam Mahfud MD saat jadi narasumber di acara webinar KAHMI/Repro

Politik

Akui Pemerintahan Jokowi Sering Serba Salah, Begini Penjelasan Mahfud MD

SENIN, 28 DESEMBER 2020 | 01:54 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan persoalan yang membuat pemerintah berada dalam situasi serba salah.

Salah satunya adalah, banyak persoalan lembaga lain yang membuat pemerintah tidak bisa apa-apa karena bukan kewenangannya.

"Misalnya, kaya kita mengeluh bagaimana sih putusan pengadilan itu, kok berpihak kepada koruptor gitu misalnya. Ini kan menjadi bukan urusan kita pemerintah, itu kan urusan pengadilan," ujar Mahfud MD saat menjadi Keynote Speaker di acara Webinar Dewan Pakar Majelis Nasional KAHMI, Minggu malam (27/12).


Namun kata Mahfud, opini publik tetap menganggap bahwa pemerintah sekarang ini mengalami kemunduran dalam penegakkan hukum karena koruptor sekarang diberi remisi semua.

Padahal sambung Mahfud, pemerintah telah menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan urusan pengadilan.

Contoh lainnya masih kata Mahfud, ketika DPR membahas rencana UU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang berujung penolakan oleh masyarakat.

"Haluan Ideologi Pancasila itu, itu kan sikap pemerintah jelas, tidak setuju dengan rancangan UU itu. Kita sudah nyatakan ke DPR bahwa kita tidak setuju sebuah rancangan UU Haluan Ideologi Negara yang menyatakan TAP MPRS, yang menyebut Pancasila menjadi Trisila, Ekasila dan sebagainya," jelas Mahfud.

Namun lagi-lagi kata Mahfud, publik menganggap lain terhadap pemerintah.

Tak hanya itu, Mahfud juga memberikan contoh lainnya. Yakni, jika ada putusan sesuatu dari Mahkamah Agung (MA) ataupun Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak disukai oleh rakyat.

Kata Mahfud, terkait putusan MA dan MK pemerintahan Joko Widodo tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sebabnya sudah ada pembagian kekuasaan, sehingga pemerintah eksekutif yang berada di bawah kepemimpinan Jokowi tidak bisa intervensi.


"Pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa karena di dalam demokrasi itu ada pembagian kekuasaan. Itu yang pernah saya katakan, kalau pemerintah itu sering kali tidak berdaya. Karena apa? Karena sebagai konsekuensi demokrasi. Inilah salah satu masalah yang selalu saya katakan kita ini menjadi serba salah begitu," pungkas Mahfud.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

Makin Botak, Pertanda Hidup Jokowi Tidak Tenang

Selasa, 16 Desember 2025 | 03:15

UPDATE

Bawaslu Usul Hapus Kampanye di Media Elektronik

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:26

Huntap Warga Korban Bencana Sumatera Mulai Dibangun Hari Ini

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:25

OTT Jaksa Jadi Prestasi Sekaligus Ujian bagi KPK

Minggu, 21 Desember 2025 | 11:11

Trauma Healing Kunci Pemulihan Mental Korban Bencana di Sumatera

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:42

Lula dan Milei Saling Serang soal Venezuela di KTT Mercosur

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:35

Langkah Muhammadiyah Salurkan Bantuan Kemanusiaan Luar Negeri Layak Ditiru

Minggu, 21 Desember 2025 | 10:24

Jadi Tersangka KPK, Harta Bupati Bekasi Naik Rp68 Miliar selama 6 Tahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:56

Netanyahu-Trump Diisukan Bahas Rencana Serangan Baru ke Fasilitas Rudal Balistik Iran

Minggu, 21 Desember 2025 | 09:32

Status Bencana dan Kritik yang Kehilangan Arah

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:55

Cak Imin Serukan Istiqomah Ala Mbah Bisri di Tengah Kisruh PBNU

Minggu, 21 Desember 2025 | 08:28

Selengkapnya