Berita

Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani/Net

Dunia

Jubir Dilarang Beri Informasi Ke Media, Kebebasan Pers Afghanistan Kian Mengkhawatirkan

MINGGU, 27 DESEMBER 2020 | 16:09 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintah Afghanistan mengonfirmasi sudah melarang jurubicara pemerintah provinsi untuk berbagi informasi dengan media.

Larangan itu diambil dua bulan setelah pemecatan jurubicara Provinsi Takhar Jawab Jawhari yang mengungkap 12 anak telah tewas dalam serangan udara pemerintah.

"Mulai sekarang, gubernur akan bertanggung jawab kepada media dan publik, dan jurubicara akan melanjutkan tugasnya sebagai petugas urusan publik berdasarkan peraturan kerja mereka," ujar jurubicara Penasihat Keamanan Nasional Presiden Ashraf Ghani, Rahmatullah Andar, seperti dimuat Arab News.

Jurubicara Ghani, Dawa Khan Menapal menjelaskan, keputusan itu dibuat karena beberapa jurubicara telah berbicara tentang beberapa isu yang tidak benar dan bertentangan dengan kebijakan.

Untuk itu, Menapal menuturkan, peran jurubicara provinsi saat ini adalah untuk menyampaikan pertanyaan media kepada gubernur. Bupati pun akan dilarang berinteraksi dengan media.

Menurut Najiba Ayoubi dari sebuah stasiun radio terkenal di Kabul, keputusan itu merupakan langkah sistematis pemerintah untuk membungkam suara dan merampas informasi.

"Selama bertahun-tahun, pemerintah membujuk kami dengan slogan kebebasan media dan ekspresi, (tetapi) sekarang secara terbuka dan berani memberlakukan pembatasan," kata Ayoubi.

Dalam beberapa tahun terakhir, kebebasan pers di Afghanistan cukup mengkhawatirkan, khususnya dengan semakin meningkatnya kasus korupsi dan operasi militer oleh pasukan pemerintah.

Jurubicara provinsi di banyak wilayah adalah satu-satunya sumber informasi resmi untuk media di Afghanistan, yang telah menjadi salah satu tempat paling berbahaya di dunia bagi jurnalis. Setidaknya empat jurnalis telah tewas di negara itu dalam dua bulan terakhir saja.

Kepala pengawas media lokal NAI, Nasir Ahmad Noor,  mengatakan larangan itu akan menyebabkan penyebaran rumor dan terkadang informasi palsu.

"Ketika Anda tidak memiliki akses ke jurubicara dan sangat sulit untuk menjangkau gubernur, maka Anda harus mengandalkan akun dari sumber yang tidak disebutkan namanya," pungkasnya.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Sekda Jabar akan Tindak Pelaku Pungli di Masjid Raya Al Jabbar

Rabu, 17 April 2024 | 03:41

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Bey Machmudin: Prioritas Penjabat Adalah Kepentingan Rakyat

Sabtu, 20 April 2024 | 19:53

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

UPDATE

Samsung Solve for Tomorrow 2024, Momentum untuk Dorong Peningkatan Literasi Digital

Sabtu, 27 April 2024 | 11:48

Paguyuban Warung Madura: Harusnya Kami Dilindungi Bukan Diberangus!

Sabtu, 27 April 2024 | 11:36

PIS Sukses Tekan Emisi 25,4 Ribu Ton Setara CO2

Sabtu, 27 April 2024 | 11:18

Sam Altman hingga Sundar Pichai Gabung Dewan Keamanan AI Amerika Serikat

Sabtu, 27 April 2024 | 10:59

OASA Perkuat Modal di Anak Usaha Rp69 Miliar

Sabtu, 27 April 2024 | 10:41

Ilham Bintang: Prabowo Siap-Siap Beli Obat Anti Resah

Sabtu, 27 April 2024 | 10:37

Induk Perusahaan Google Bagi-bagi Dividen untuk Pertama Kali

Sabtu, 27 April 2024 | 10:29

KPU Sewa 8 Kantor Hukum Hadapi Perselisihan Pileg 2024

Sabtu, 27 April 2024 | 10:20

Blinken: Amerika Tidak Bermaksud Menghambat Tiongkok Lewat Pembatasan Ekspor Chip

Sabtu, 27 April 2024 | 10:18

Realisasi Anggaran untuk IKN Capai Rp4,3 Triliun per April 2024

Sabtu, 27 April 2024 | 10:02

Selengkapnya