Jubir Dilarang Beri Informasi Ke Media, Kebebasan Pers Afghanistan Kian Mengkhawatirkan

Pemerintah Afghanistan mengonfirmasi sudah melarang jurubicara pemerintah provinsi untuk berbagi informasi dengan media.

Larangan itu diambil dua bulan setelah pemecatan jurubicara Provinsi Takhar Jawab Jawhari yang mengungkap 12 anak telah tewas dalam serangan udara pemerintah.

"Mulai sekarang, gubernur akan bertanggung jawab kepada media dan publik, dan jurubicara akan melanjutkan tugasnya sebagai petugas urusan publik berdasarkan peraturan kerja mereka," ujar jurubicara Penasihat Keamanan Nasional Presiden Ashraf Ghani, Rahmatullah Andar, seperti dimuat Arab News.

Jurubicara Ghani, Dawa Khan Menapal menjelaskan, keputusan itu dibuat karena beberapa jurubicara telah berbicara tentang beberapa isu yang tidak benar dan bertentangan dengan kebijakan.

Untuk itu, Menapal menuturkan, peran jurubicara provinsi saat ini adalah untuk menyampaikan pertanyaan media kepada gubernur. Bupati pun akan dilarang berinteraksi dengan media.

Menurut Najiba Ayoubi dari sebuah stasiun radio terkenal di Kabul, keputusan itu merupakan langkah sistematis pemerintah untuk membungkam suara dan merampas informasi.

"Selama bertahun-tahun, pemerintah membujuk kami dengan slogan kebebasan media dan ekspresi, (tetapi) sekarang secara terbuka dan berani memberlakukan pembatasan," kata Ayoubi.

Dalam beberapa tahun terakhir, kebebasan pers di Afghanistan cukup mengkhawatirkan, khususnya dengan semakin meningkatnya kasus korupsi dan operasi militer oleh pasukan pemerintah.

Jurubicara provinsi di banyak wilayah adalah satu-satunya sumber informasi resmi untuk media di Afghanistan, yang telah menjadi salah satu tempat paling berbahaya di dunia bagi jurnalis. Setidaknya empat jurnalis telah tewas di negara itu dalam dua bulan terakhir saja.

Kepala pengawas media lokal NAI, Nasir Ahmad Noor,  mengatakan larangan itu akan menyebabkan penyebaran rumor dan terkadang informasi palsu.

"Ketika Anda tidak memiliki akses ke jurubicara dan sangat sulit untuk menjangkau gubernur, maka Anda harus mengandalkan akun dari sumber yang tidak disebutkan namanya," pungkasnya.