Persoalan rangakap jabatan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini kembali me ndapat komentar.
Kali ini disampaikan Direktur Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf, dalam akun Twitternya, @SirianaGde, Sabtu (26/12).
Dalam postingannya, Gde Sirina mengunggah sebuah gambar tangkapan layar pemberitaan media nasional, yang mengutip pernyataan Risma perihal rangkap jabatannya tersebut.
"Mungkin karena saya masih merangkap wali kota (Surabaya) untuk sementara waktu. Saya sudah izin Pak Presiden,
Ndak apa-apa, Bu Risma pulang pergi," begitu isi kutipan pernyataan Risma di dalam gambar yang diunggah Gde Siriana.
Persoalan ini pun sebenarnya sudah mendapat pejelasan dari Menteri Dalam Negeri. M. Tito Karnavian. Di mana, Tito menerangkan Risma sudah otomatis tidak menjadi Wali Kota Surabaya lagi usai dilantik menjadi Menteri Sosial.
Gde Siriana, dalam cuitannya menyampaikan hal serupa. Dia mengakui bahwa persoalan rangkap jabatan Risma sudah jelas.
"Saya kira soal rangkap jabatan Ibu Risma sudah
clear. UU 39/2008 pasal 23 jelas melarang rangkap jabatan. Juga UU 23/2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 78 ayat 2 (g) larang kepala daerah rangkap jabatan," cuit Gde Siriana.
"Jad ketika kepala daerah dilantik ya otomatis diberhentikan," sambungnya.
Namun, dia menitikberatkan komentarnya pada pernyataan Risma yang mengaku telah mendapat izin Presiden Joko Widodo untuk rangkap jabatan sementara waktu. Karena dia menganggap Risma tidak mengerti UU yang mengatur persoalan tersebut.
"Yang menarik justru yang melantik dan yang dilantik. Sepertinya tidak paham," tutup Gde Siriana dalam cuitannya.
