Berita

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Sodik Mudjahid/Net

Politik

Bela Jokowi Soal Risma, Gerindra: Izin Lisan Dari Presiden Bukan Untuk Rangkap Jabatan, Tapi..

SABTU, 26 DESEMBER 2020 | 14:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Izin secara lisan yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini diyakini bukan bertujuan untuk rangkap jabatan.

Risma diberi waktu dan kesempatan hanya untuk menyelesaikan urusan administratif seperti serah-terima jabatan sebagai Walikota Surabaya dan sejenisnya.

Demikian disampaikan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Sodik Mudjahid kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (26/12).

"Soal izin lisan dari Presiden Jokowi kepada Mensos Risma untuk sementara bolak-balik Jakarta-Surabaya, saya yakin maksud Presiden bukan untuk bertindak rangkap jabatan dan bekerja masih sebagai walikota, tapi untuk menyelesaikan urusan urusan seperti serah-terima jabatan, pemindahan barang-barang pribadi dari ruang kerja walikota, meninggalkan rumah dinas, dan lain-lain," kata Sodik.

Sodik menjelaskan, larangan menteri rangkap jabatan itu telah diatur dalam perundang-undangan, yakni dalam UU 39/2018 tentang Kementerian Negara. Karenanya, politikus Partai Gerindra ini meyakini izin lisan Presiden Jokowi itu tidak dalam konteks membiarkan rangkap jabatan.

"UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 39/2008 tentang Kementerian Negara dengan tegas menyebutkan tidak boleh ada rangkap jabatan pejabat negara," jelasnya.

Lebih jauh daripada itu, Sodik menyebut keinginan Risma untuk meresmikan beberapa situs kebudayaan di Surabaya itu bisa dibicarakan dengan Plt Walkot Surabaya Whisnu Sakti Buana.

"Soal keinginan Risma sebagai mantan Walikota untuk meresmikan beberapa situs, seperti jersey Rudi Hartono dan Alan Budikusuma, saya pikir bisa dibicarakan dengan mantan Wakil Walikota yang sekarang jadi Walikota," tutur dia.

"Saya pikir Walikota baru dengan bijaksana dan rendah hati bisa menyerahkan peresmian dua situs (yang sangat disukai Risma tersebut) kepada Risma sebagai mantan Walikota atau tokoh atau sebagai warga kehormatan Surabaya," demikian Sodik Mudjahid.

Risma resmi menjadi Menteri Sosial setelah ditunjuk Presiden Jokowi menggantikan Juliari P. Batubara yang tersangkut kasus korupsi dana bansos Covid-19.

Selanjutnya, Risma melakukan serah terima jabatan dari Menko PMK Muhadjir Effendy yang menjadi menteri ad interim, dan ia mengklaim mendapatkan izin dari Jokowi untuk pulang pergi Jakarta-Surabaya.  

"Karena saya masih merangkap Walikota (Surabaya) mungkin untuk sementara waktu," ujar Risma dalam acara sertijab Mensos yang disiarkan langsung oleh akun YouTube Kemensos RI, Rabu (23/12).

"Kemarin saya udah izin Pak Presiden. 'Bagaimana?' 'Nggak apa-apa, Bu Risma, pulang-pergi (Jakarta-Surabaya)," kata Risma menirukan ucapan Jokowi.

Populer

Habib Rizieq Dituntut 6 Tahun Penjara, Pengacara: 1000 Persen Yakin Hakim Punya Hati Nurani

Kamis, 03 Juni 2021 | 14:12

Rakyat Miskin Apes Kena PPN Sembako 12 Persen, Giliran Orang Kaya Malah Dapat PPnBM Mobil 0 Persen

Rabu, 09 Juni 2021 | 18:32

Mahkamah Partai Berkarya Pecat Muchdi Pr Dari Jabatan Ketua Umum

Senin, 07 Juni 2021 | 19:06

Rizal Ramli: Mas Yasonna Yang Bener Lah, Masak Pasal Penghinaan Presiden Untuk Jaga Peradaban?

Kamis, 10 Juni 2021 | 09:44

Profesor Rochmat Wahab: Kalau Megawati Dianggap Berhasil, Seharusnya Dulu Dia Menang Pilpres

Jumat, 11 Juni 2021 | 07:59

KPK Semakin Kuat Usai Pelantikan Pegawai, Ketum LPPI: Terbukti Langsung Tahan Tersangka Anja Runtuwene

Jumat, 04 Juni 2021 | 18:38

Warganet: Anies Memang Tidak Pernah Masuk Got, Tapi Dia Menghargai Orang Yang Bersihkan Got

Selasa, 08 Juni 2021 | 07:58

UPDATE

Tudingan PSK Ferdinand, Polisi Tak Bisa Bergerak Selama Anies-RK Tak Melaporkan

Sabtu, 12 Juni 2021 | 17:34

Kasus Positif Covid-19 Tambah 7.465, Yang Aktif Naik Di Angka Dua Ribuan

Sabtu, 12 Juni 2021 | 17:22

Di Dampingi Kepala BNPB, Kapolri dan Panglima TNI Ingatkan Warga Bangkalan Pentingnya 3 T Dan Pemakaian Masker

Sabtu, 12 Juni 2021 | 17:21

Novel Baswedan Dkk Diminta Berhenti Ganggu Kerja Pemberantasan Korupsi

Sabtu, 12 Juni 2021 | 17:15

Mungkinkah Muhammadiyah Dan NU 'Koalisi' Untuk Pemilu 2024?

Sabtu, 12 Juni 2021 | 17:04

Tingkatkan Kepercayaan Publik, Golkar Kota Bogor Bergerak Dengan Program Jumat Berbagi

Sabtu, 12 Juni 2021 | 16:50

Presiden Tsai Ing-wen: Vaksinasi Covid-19 Untuk Masyarakat Umum Taiwan Dimulai Juli 2021

Sabtu, 12 Juni 2021 | 16:47

Presiden Jokowi: Kunci Utama Pemulihan Ekonomi Bali Adalah Kemampuan Menangani Pandemi

Sabtu, 12 Juni 2021 | 16:40

Covid Kembali Melonjak, Ketua Satgas IDI: Mari Kita Latih Lagi Self Lockdown

Sabtu, 12 Juni 2021 | 16:39

Kementerian ESDM Akan Evaluasi Izin Tambang Emas PT TMS Di Kepulauan Sangihe

Sabtu, 12 Juni 2021 | 16:32

Selengkapnya