Pengamat hukum Unusia, Muhtar Said/RMOL
Ledakan terjadi di Kantor Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Rabu (23/12) lalu.
Akibat ledakan yang terjadi di jalan di Jalan Kusumaatmaja Nomor 76 Menteng, Jakarta Pusat mengangetkan orang yang berada di Kantor KAMI dan warga sekitar.
Merespons ledakan itu, Presidium KAMI Din Syamsuddin meminta aparat kepolisian mengungkap aktor intelektual di balik ledakan itu.
Tuntutan itu diamini oleh pengamat hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Muhtar Said.
Saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu dini hari (26/12), Said mengatakan bahwa pengungkapan kasus pidana seperti ledakan di kantor KAMI merupakan tugas dan kewajiban yang harus dilakukan tanpa ada laporan.
Kata kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya ini, pengungkapan kasus ledakan secara terang benerang akan menjawab kecurigaan publik.
Said bahkan mengatakan, aparat yang bertugas harus dievaluasi kinerjanya. Sebabnya mengarah pada profesionalitas institusi Polri.
"Sudah menjadi tugas kewajiban Polri untuk bertindak tanpa harus ada laporan. Jika tidak bertindak maka perlu ada evaluasi terhadap kinerja Polri," demikian kata Said kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (26/12).
Lebih lanjut Said mengurai, dalam dunia penegakan hukum prinsip dasar yang berlaku adalah
equality before the law. Artinya, adalah hukum berlaku semua warga negara kedudukanya sama di mata hukum.
"Mereka adalah warga negara Indonesia, sehingga Polri punya tanggung jawab untuk menjaga ketertiban masyarakat," demikian kata Said.
Informasi yang dihimpun
Kantor Berita Politik RMOL, ledakan terjadi sekitar waktu dhuzur.
Sebelum terjadi ledakan, saksi menceritakan bahwa ada dua orang tak di kenal yang berada di sekitar lokasi eldakan. Tak lama berselang ledakan yang diduga petasan ini meledak dan mengangetkan orang di sekitar kantor KAMI.
