Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati/Net
Perombakan Kabinet Indonesia Maju di periode kedua Joko Widodo dianggap belum menyentuh pos-pos kementerian yang layak untuk diganti.
Direktur Ekskutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto mengatakan, salah satu pos yang patut dirombak adalah Kementerian Keuangan.
"
Resuffle ambyar karena kurang garam sebab tidak menyentuh persoalan sesungguhnya, persoalan terberat selain mengendalikan pandemi Covid-19 adalah menggerakan perekonomian," kata Satyo kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (25/12).
Menurutnya, buruknya kinerja Kementerian Keuangan membuat sebagian pihak pesimis bahwa ekonomi tahun depan akan tumbuh. Kinerja kementerian ini pula yang dianggapnya menjadi sebab pemulihan ekonomi di tengah pandemi masih lambat.
"Konsumsi yang rendah akibat sulitnya likuiditas masyarakat dan penurunan produktifitas hampir terjadi di semua sektor perekonomian," kata mantan Sekretaris ProDEM ini.
Hal lain yang ia soroti, Kementerian di bawah kendali Sri Mulyani Indrawati ini kerap mengubah kebijakan dalam hal pemulihan ekonomi.
"Hal itu memberi kesan penyusunan dilakukan secara sembrono, hingga muncul dugaan tim ekonomi presiden yang dikomando Jeng Sri (Sri Mulyani) enggak mampu dan bingung mau bikin program pemulihan. Kondisi ini dikhawatirkan akan menjadi '
back fire' untuk presiden," jelas Satyo.
Satyo pun turut mengomentari asumsi APBN 2021 sebesar 5 persen yang dianggap terlalu ambisius. Karena, beberapa variabel ekonomi yang negatif akibat konservatif dan neoliberal Menteri Keuangan "terbalik" seperti istilah ekonom senior, Rizal Ramli.
"Akibatnya resesi ekonomi berjalan tanpa solusi, APBN selalu ditambal dengan '
hot money' dari kebijakan Menkeu pro utang dengan bunga tinggi," pungkas Satyo.
