Berita

Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner, Emrus Sihombing/Net

Politik

Emrus Sihombing: Siapapun Kelompok Intoleran Harus Taat Proses Hukum!

JUMAT, 25 DESEMBER 2020 | 17:33 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Masih berkembangnya kelompok intoleran seiring munculnya organisasi radikal yang mengatasnamakan agama tertentu harus disikapi serius oleh pemerintah. Jika dibiarkan, berpotensi merusak keutuhan NKRI.

Dikatakan Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner, Emrus Sihombing, negara harus mampu memproses kelompok-kelompok yang dianggap berbahaya di Indonesia. Dan mereka harus taat hukum.

"Siapapun kelompok intoleran, baik yang eksplisit maupun implisit, harus taat terhadap proses hukum. Setiap warga negara, mau dia organisasi apapun, harus taat kepada hukum," tegas Emrus lewat keterangannya, Jumat (25/12).


Emrus mengingatkan, Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung demokrasi.

"Tidak ada negara demokrasi yang tidak diatur oleh hukum. Hukum itu mengatur tatanan berperilaku. Kalau tidak diatur hukum, menjadi tidak demokrasi," terang Emrus.

Sejauh ini, pemerintah telah menerbitkan Perppu tentang ormas radikal. Diharapkan, Perppu tersebut bisa menjadi acuan bagi aparat penegak hukum untuk dapat memberikan sanksi jika ada potensi dari kelompok intoleran yang melakukan upaya memecah belah bangsa.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Jokowi Jadikan PSI Kendaraan Politik demi Melanggengkan Dinasti

Senin, 02 Februari 2026 | 10:15

IHSG "Kebakaran", Sempat Anjlok Hingga 5 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 09:49

Ketegangan Iran-AS Reda, Harga Minyak Turun Hampir 3 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 09:47

Tekanan Pasar Modal Berlanjut, IHSG Dibuka Anjlok Pagi Ini

Senin, 02 Februari 2026 | 09:37

Serang Pengungsi Gaza, Israel Harus Dikeluarkan dari Board of Peace

Senin, 02 Februari 2026 | 09:27

BPKN Soroti Risiko Goreng Saham di Tengah Lonjakan Jumlah Emiten dan Investor

Senin, 02 Februari 2026 | 09:25

Komitmen Prabowo di Sektor Pendidikan Tak Perlu Diragukan

Senin, 02 Februari 2026 | 09:14

Menjaga Polri di Bawah Presiden: Ikhtiar Kapolri Merawat Demokrasi

Senin, 02 Februari 2026 | 09:13

Emas Melandai Saat Sosok Kevin Warsh Mulai Bayangi Kebijakan The Fed

Senin, 02 Februari 2026 | 09:07

Nikkei Positif Saat Bursa Asia Dibuka Melemah

Senin, 02 Februari 2026 | 08:49

Selengkapnya