Pasca reformasi 1998 hingga saat ini, demokrasi yang dielu-elukan terkesan hanya prosedural semata. Pasalnya, output dari demokrasi itu sendiri cenderung tidak menentu arahnya.
Begitu disampaikan politisi senior Hatta Taliwang saat menjadi narasumber dalam acara diskusi daring bertajuk "Kaleidoskop Politik Indonesia 2020" pada Rabu (23/12).
"Apa yang bisa kita banggakan dari reformasi yang kita praktikan ini? Gonta ganti Presiden hanya sibuk prosedural saja kita, outputnya kita enggak pernah tau, enggak pernah jelas outputnya," ujar Hatta Taliwang.
Bahkan menurut Hatta, akibat demokrasi liberal seperti dewasa ini cenderung menghasilkan pemimpin yang tidak bermutu.
"Output demokrasi liberal menurut saya menghasilkan pemimpin yang makin hari makin tidak bermutu, kalau kita mau jujur ya," cetusnya.
Atas dasar itu, Hatta Taliwang yang juga aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini menilai, ada yang salah dalam ketatanegaraan Indonesia.
Menurutnya, semua bermula saat MPR RI tidak lagi menjadi lembaga tinggi negara yang memiliki kewenangan kontrol terhadap kekuasaan.
"Sehingga saya pikir-pikir solusinya itu atau masalah sebenarnya ini bencana ini berawal yang paling mendasar itu ketika MPR itu diturunkan derajatnya menjadi hanya lembaga tinggi biasa, sehingga dia tidak mempunyai kontrol atas jalannya kekuasaan dan sebagainya ini," tuturnya.
"Lalu MPR-nya berpindah ke oligarki politik dan oligarki ekonomi yang ngatur kita ini. Kedaulatan rakyat itu berpindah, mereka yang ngatur sekarang. Itu kesimpulannya yang saya lihat," demikian Hatta Taliwang.
Narasumber lain dalam diskusi KAMI tersebut yakni Direktur Eksekutif Direktur Center for Social Political Economic and Law Studies (CESPELS) Ubedilah Badrun, dan aktivis KAMI Misri Sitanggang.
