Sebelum mengeksekusi rencana perombakan kabinet Presiden Joko Widodo disarankan mempertimbangkan untuk memasukkan kader dari organisasi masyarakat Islam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.
Demikian saran Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI) Ali Rif'an saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (21/12).
Menurut Ali Rif'an, selama setahun pemerintahan Jokowi periode kedua, komposisi para pembantunya lebih banyak diisi dari kalangan partai.
Sedangkan peran kader Muhammadiyah dan NU tidak begitu nampak diperankan.
"Peran dua ormas (Muhammadiyah dan NU) nggak terlalu kuat, lebih banyak komposisi partai yang dominan, ormas ya harus masuk," demikian kata Ali Rif'an.
Terkait dengan sosok kader seperti apa, Ali Rif'an berpandangan, Presiden Jokowi perlu mengambil kader kader progresif yang memiliki kemampuan yang memang ahli di bidangnnya.
Apalagi, kata Ali, dalam situasi pandemi virus corona baru (Covid-19) butuh sosok teknokrat yang benar-benar dapat berpikir bagaimana mengatasi kesulitan pandemi dan menyiapkan program yang konkret saat pandemi usai.
"Di Muhammadiyah dan NU banyak kader muda progresif dan masuk kategori teknokrat, menguasai bidang dengan sangat profesional, baik ekonomi, sosial dan lainnya," demikian kata Ali Rif'an.
Kata mantan Manajer Riset Poltracking Indonesia ini, dengan memberikan peran pada dua ormas seperti Muhammadiyah dan NU, Jokowi akan mendapat sokongan politik yang kuat di luar partai politik.
