Berita

Juliari Batubara dan Edhy Prabowo/Repro

Hukum

Relawan Jokowi: KPK Harus Telusuri Bancakan Mensos Dan KKP, Bisa Saja Ngalir Ke Parpol

MINGGU, 20 DESEMBER 2020 | 22:13 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk menelusuri dugaan aliran dana korupsi dua menteri Presiden Joko Widodo yang diduga masuk ke kantong partai politik (Parpol).

Desakan itu disampaikan oleh kelompok relawan Jokowi yang tergabung dalam Barisan Relawan Nusantara (Baranusa) mengingat Menteri Sosiial Juliari Batubara dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berasal dari partai.

Juliari berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sedangkan Edhy berasal dari Partai Gerindra.


"Kami meminta KPK mengusut tuntas aliran dana korupsi yang dilakukan dua menteri Jokowi, bisa saja mengalir ke parpol mereka," ujar Adi Kurniawan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (20/12).

Menurut Adi, KPK tidak boleh merasa puas dengan penangkapan tersebut. Lembaga antirasuah harus menginvestigasi lebih dalam terkait aliran hasil korupsi tersebut.

"Apalagi benih lobster banyak sekali yang bermain. Anggaran penanganan sosial Covid-19 juga sangat besar yang diturunkan pemerintah sampai berkisar ratusan triliun. Itu diduga aliran dananya bisa kemana-mana," tegas Adi.

Selain itu, Baranusa juga meminta KPK bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit anggaran penanganan Covid-19, termasuk anggaran pengadaan rapid test dan vaksin yang jumlahnya cukup besar.

"Soal vaksin sudah menuai polemik, kabarnya dikomersilkan. Apabila KPK tidak mengawasinya, kita semua bisa kecolongan. Kasian rakyat. Apalagi negara sedang mengalami defisit yang luar biasa," kata Adi.

Sementara itu sambung Adi, Presiden Jokowi juga harus menyampaikan permohonan maaf kepada rakyat Indonesia karena dua menterinya terlibat kasus dugaan korupsi.

"Jangan sampai kepercayaan rakyat semakin dalam berkurang. Sehingga kemarahan dapat terjadi," pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya