Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini/Ist
Penolakan terus disampaikan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait wacana pembukaan layanan calling visa kepada Israel karena bertentangan dengan sikap antipenjajahan.
"Rencana itu bukan saja menciderai semangat antipenjajahan dan dukungan atas kemerdekaan Palestina, lebih dari itu juga bertentangan dengan konstitusi kita," kata Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (19/12).
Politik luar negeri Indonesia sejak zaman Presiden Sukarno hingga Presiden Jokowi jelas dan tegas berpihak pada rakyat dan negara Palestina untuk merdeka. Sebaliknya, Indonesia melawan segala bentuk penjajah Israel atas Palestina.
"Fraksi PKS mengapresiasi sikap tegas pemerintah yang selama ini mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk penjajahan Israel
at all cost. Tidak boleh ada kebijakan kontradiktif dan melemahkan sikap tersebut yang disinyalemenkan dengan rencana pemberian
calling visa kepada warga negara Israel," tegas Jazuli.
Wakil Presiden Forum Parlemen Muslim Dunia ini mengatakan, pengalaman pahit Indonesia sebagai negara merdeka dari penjajahan harus harus diingat untuk menjaga independensi antipenjajahan. Hal tersebut juga secara tegas dituliskan dalam konstitusi UUD 1945.
"Indonesia tidak perlu latah ikut-ikutan sebagian negara-negara di Timur Tengah yang sedang gandrung melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Indonesia negara berdaulat yang punya prinsip dan
dignity sebagaimana digariskan oleh konstitusi," lanjut Jazuli.
"Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, maka kita harus terus berjuang untuk mewujudkan kemerdekaanya secara penuh dari penjajahan Israel. Ini adalah amanat UUD 1945," tandasnya.
